Surabaya (optika.id) - Walikota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan seluruh jajaran lingkungan pemerintah kota (Pemkot) selalu memegang teguh prinsip pencegahan munculnya segala praktik korupsi.
Hal itu, disampaikan Eri menanggapi munculnya data 343 aduan masyarakat soal dugaan Korupsi di Kota Surabaya pada 2020-2024 untuk wilayah Jawa Timur yang dipaparkan KPK.
Baca Juga: Eri Cahyadi Akan Percantik Pasar Karah Jadi Lebih Modern
"Pengaduan itu jadi tertinggi dalam konteks Surabaya, bukan kami (Pemkot), disini itu banyak, ada pemkot, kementerian, provinsi juga," ujar Eri dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Jumat, (14/6/2024).
Ia menyatakan apabila aduan itu menyasar Pemkot Surabaya, maka nilai "Monitoring Center for Prevention" (MCP0 dari KPK tidak mungkin mencapai 97 poin atau peringkat pertama se Jawa Timur untuk tahun 2023.
Selain MCP, ia juga menyatakan ada Survei Penilaian Integritas untuk Pemkot Surabaya di tahun 2023 sebesar 79,57 persen. Meski demikian, Eri tidak menampik bahwa terdapat aduan mengenai dugaan korupsi di Lingkungan Pemkot Surabaya tetapi jumlahnya tidak mencapai ratusan.
Baca Juga: Secepatnya, Eri Cahyadi Akan Resmikan Kota Lama Surabaya!
"Ada tapi sedikit jumlahnya, sekitar 30-an berapa gitu," terang Eri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lalu, Eri lebih banyak menjelaskan bahwa aduan dugaan korupsi itu menyangkut percepatan layanan. Bahkan, ada Ketua RW yang dilaporkan ke KPK.
"Sampai RW dilaporkan itu ada, sebenarnya RW iuran boleh saja ketika ada pembangunan, jalannya rusak dibangun. Tapi itu sampai dilaporkan ke sana," tutur dia.
Baca Juga: Sebanyak 12.000 Warga Surabaya Ikut Kelas Sekolah Orang Tua Hebat Angkatan Ke-2
Hal itu, menjadi tantangan tersendiri untuk lebih baik lagi dalam mencegah praktik korupsi ke depan. Tidak hanya di lingkungan Pemkot saja, tetapi di seluruh instansi pemerintahan yang berkantor di Surabaya.
"Ini menjadi tantangan kami bagaimana Surabaya bisa terus bergerak. Karena kalau orang tidak tahu Surabaya dikiranya hanya pemkot, padahal di Surabaya ini instansi banyak," pungkas dia.
Editor : Pahlevi
