Jakarta (optika.id) - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menyebut, berdasarkan laporan yang dimiliki oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terungkap ada nama-nama kepala daerah yang bermain judi online.
Ia mengaku akan menyerahkan laporan dari PPATK itu kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Baca Juga: Kemenkes Ungkap Tingkat Candu Judi Online Tanah Air hingga Gangguan Mental!
"Jadi ini kawan-kawan diduga terlibat transaksi tidak wajar dalam pemilu itu banyak, ya, toh. Ada legislatif, ada eksekutif daerah, ada legislatif pusat, kan gitu. Diduga. Itu belom. Kalau laporannya itu nanti kalau sudah laporan hasil pemeriksaan, diserahkan kepada DPR, diserahkan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti, begitu," kata pria yang karib disapa Bambang Pacul di gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
"Ya termasuk ada staf-staf kan gitu lho, staf sekretariat juga, gitu. Namanya juga laporan transaksi uang yang dianggap kurang wajar di rekening, itu tok. Bahwa ada di antara caleg-caleg yang melakukan transaksi diduga transaksi tidak wajar, termasuk juga para kepala daerah. Namanya ada? Ada itu loh di PPATK ada," sambungnya.
Bambang Pacul mengatakan bahwa PPATK yang menyusun laporan hasil pemeriksaan untuk diserahkan kepada komisinya.
"Yang nantinya setelah menjadi laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada Komisi III DPR," ujarnya.
Baca Juga: Khofifah Dukung Penuh Langkah Pemberantasan Judi Daring dengan Cepat!
Ia menambahkan, nantinya anggota-anggota DPR yang terlibat judi online dapat diproses etik melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"MKD juga berhak memanggil siapa pun kalau nanti misalnya menikmati, (misalnya) menyangkut nama Bambang Pacul yang melakukan transaksi di dalam laporan pemeriksaannya Bambang Pacul diduga melakukan transaksi tidak wajar. Bambang Pacul bisa dipanggil ke MKD," ujarnya
Sebelumnya diberitakan Kompas.tv, PPATK mengungkap temuan adanya sekitar 1.000 anggota DPR dan DPRD di seluruh Indonesia diduga bermain judi online.
Baca Juga: Langkah Preventif Eri Antisipasi Judi Daring di Surabaya
Hal itu dikatakan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
"Apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang," sambung Ivan.
Editor : Pahlevi
