Jakarta (optika.id) - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya tak setuju dengan usulan mengganti seluruh pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI jelang gelaran Pilkada Serentak 2024. Sebab itu akan membuat tahapan pesta demokrasi menjadi berantakan.
Hal ini menanggapi usulan dari Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD yang menyatakan pimpinan KPU RI tak layak menggelar Pilkada Serentak 2024.
Baca Juga: Anggota DPR Minta Jokowi Transparan Soal Dana HUT RI di IKN
"Kalau pilkada, kalau pergantian sekarang akan sangat repot karena waktunya sudah sangat pendek. Kita tetap menghargai semangat Pak Mahfud, tetapi dengan segala kekurangan sistem harus jalan karena kalau sistem berantakan akan berantakan," kata Mardani di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/7/2024).
"Kalau diganti prosedurnya memang tidak bisa semua diganti begitu saja, kecuali ada syarat ketentuan berlaku," sambungnya.
Politikus PKS itu pun mengaku akan mempelajari kritikan dari Mahfud ihwal penggunaan mobil mewah dari pimpinan KPU RI.
"Tetapi saya setuju hidup mewah itu adalah penyakit dan kita menengarai itu terjadi dan ini menjadi satu masukan yang besar bagi kami di Komisi II untuk meneliti ulang seperti apa konstruksi anggaran," katanya.
Baca Juga: Soal Larangan Jual Rokok Eceran, Anggota DPR: Tak Memihak Rakyat Kecil
Sebelumnya, Mahfud MD minta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak diam menyikapi sejumlah dugaan pelanggaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu disampaikan Mahfud MD usai melihat Podcast Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad SPEAK UP yang menghadirkan Pakar Tata Negara Ferry Amsari sebagai narasumber.
Pasca-putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asyari, kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya, ucap Mahfud di media sosialnya, X, yang dilihat Kompas TV, Senin (8/7/2024).
Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap Komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam, kata Mahfud.
Baca Juga: Anggota DPR Fraksi PKS Ini Minta Jokowi Tak Reshuffle Menteri ESDM!
Atas dasar informasi tersebut, Mahfud pun menilai komisioner KPU periode ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada 2024.
Secara umum KPU ini tak layak menjadi penyelenggara Pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia, kata Mahfud MD.
Editor : Pahlevi
