Optika.id-Dalam verifikasi yang dilakukan Kementerian Sosial ditemukan 31.624 Pegawai Negeri Sipil yang masih menerima bansos. Hidayat Nur Wahid Wakil Ketua MPR RI mengkritisi hasil verifikasi dan validasi (verivali) data penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial ini . Karena itu menurut anggota Komisi VIII DPR RI ini, menteri Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial diharapkan untuk lebih fokus dalam membantu pemerintah daerah melakukan verifikasi data.
Selain itu, menurut Hidayat, Mensos juga harus menjadi bagian dalam pemecahan masalah ini, karena selama ini kasus tersebut selalu berulang terus menerus setiap kali diadakan pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Juga: Menko Muhadjir: Keluarga Pelaku Judi Online Bisa Peroleh Pendampingan Pemerintah
Menemukan masalah bansos itu tugasnya BPKP, BPK, dan lembaga pengawas lainnya. Tugas utama Kemensos adalah membantu, mencegah, dan mengambil tindakan agar masalah tersebut tidak terus berulang-ulang, ujar Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/11/2021).
Hidayat mengungkapkan keprihatinan, karena kekeliruan data bansos masih saja terjadi pada bantuan sosial yang bersifat reguler untuk masyarakat. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pasalnya, bansos tersebut berjalan rutin seperti biasa sehingga seharusnya kemensos memiliki basis data yang lebih kuat dan valid dibandingkan bansos periodik seperti bansos tunai.
Hidayat mengingatkan Risma agar lebih serius terkait verivali pendataan bansos. Agar bantuan tepat sasaran kepada masyarakat,dan diketahui bersama Menteri Risma sudah menjabat selama setahun, dan ternyata dilapangan masih ditemukan berbagai permasalahan validitas data. Termasuk ditemukannya 31.624 ASN yang ikut menerima Bansos dan jelas itu merupakan bantuan yang tidak tepat sasaran.
Setiap bulan Mensos melaporkan pembaruan DTKS. Setiap bulan pula dilaporkan banyaknya permasalahan seperti data ganda, keluarga PNS/TNI/Polri yang justru menerima bansos. Soal verivali DTKS memang tidak mudah, tapi kalau lebih fokus dan efektif dalam koordinasi Insya Allah masalah ini akan segera terselesaikan juga, ujar dia.
HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid mengingatkan, berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, data terpadu menjadi tanggung jawab dan ditetapkan oleh Menteri Sosial.
Baca Juga: Anggota DPR Ini Soroti Bansos untuk Penjudi, Kenapa ya?
Karena itu, jika memang Risma yakin terdapat ditemukan ada PNS yang menerima bansos dan sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara(BPN) dan Kemendagri, maka Pusdatin Kemensos bisa langsung mencoret data tersebut dari daftar penerima bansos dan mengembalikan data yang sudah bersih kepada Pemerintah Daerah, agar segera ditindaklanjuti secara benar oleh Pemerintah Daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu dengan besarnya anggaran awal verivali tahun 2021 yang diberikan kepada Kemensos adalah Rp 1,2 triliun, maka Mensos seharusnya bisa membuat terobosan untuk mengurangi masalah ini. Misalnya, membuat sistem penghargaan berupa Dana Alokasi Khusus kepada Pemda yang data bansosnya tidak ganda maupun tidak terdapat PNS/TNI/Polri, sehingga hal ini dapat memotivasi Pemda untuk memvalidasi data bansos mereka dengan lebih baik lagi.
"Penting untuk di follow up dari koreksi data bermasalah, agar tidak terus mengulangi masalah. Maka dengan kerjasama yang baik dengan Pemda, harusnya anggaran yang diterimakan kepada 31.624 PNS segera bisa dialihkan kepada warga yang memang berhak, termasuk warga terdampak covid-19, maupun yatim piatu akibat Covid-19, pungkas HNW.
Baca Juga: Pilkada Serentak Mendatang, Bansos Jadi Perkara Utama untuk Diawasi
Reporter: Angga Kurnia Putra
Editor: Amrizal
Editor : Pahlevi
