Optika.id, Banyuwangi - Puluhan Kepala Desa di Banyuwangi menyuarakan aspirasi mereka terhadap penolakan Peraturan Presiden (Perpres) 104/2021 di depan kantor Bupati Banyuwangi, Jawa Timur.
Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab), Anton Sujarwo menilai, Pepres tersebut Khususnya pasal 5 ayat 4 yakni jumlah Dana Desa (DD) minimal 40 persen harus dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) memberatkan pemerintah desa.
Baca Juga: Etika Mengirim Undangan Online agar Rapi & Sopan
"Paling tidak Perpres 104/2021 direvisi, jangan 40 persen batas minimal dari Dana Desa (DD) tapi 40 persen itu batas maksimal," kata Kepala Desa Alian itu, Senin (20/12/2021).
Hadirnya Perpres 104/2021 dikhawatirkan akan menghilangkan aspirasi yang disuarakan masyarakat saat Musyawarah Desa (Musdes) telah lebih dahulu dilakukan sebelum Perpres itu terbit.
Dalam Perpres, selain alokasi BLT diatur pula penggunaan ketahanan pangan hewani sebesar 20 persen dan 8 persen untuk penanganan Covid
"Pemerintah desa sudah merencanakan melalui musyawarah dusun, musyawarah desa terkait harapan dan keinginan masyarakat di desa, sehingga dengan terbitnya perpres tersebut akan menghilangkan itu semua," kata Anton.
Dirinya menilai jika Perpres tersebut dilaksanakan, alokasi DD yang tersedia tetap tidak dapat meng-cover semua masyarakat penerima bantuan tersebut.
"Tentang pengentasan kemiskinan, kami pikir banyak cara yang lain, dengan pemberdayaan, dengan pembangunan yang melibatkan masyarakat desa. Saya kira itu lebih mengena," paparnya.
Baca Juga: Bijakkah Solusi Dana Desa Rp5 Miliar yang Ditawarkan Cak Imin?
Usai dari Kantor Bupati Banyuwangi, puluhan Kades melanjutkan aksi dengan mendatangi gedung DPRD setempat. Mereka ditemui anggota dewan Komisi I, Priyo Santoso dan Patemo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selanjutnya, perwakilan Kades diterima di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi dan menyampaikan aspirasinya. Setelah itu, aksi damai yang dikawal aparat kepolisian itu dengan tertib membubarkan diri.
Anton menegaskan pelayanan di pemerintahan desa tetap berjalan, meski aksi unjuk rasa ini digelar saat jam kerja.
"Tetap jalan pelayanan, ini yang kita ajak demo kepala dusun. Terkait pelayanan tetap berjalan semua bisa dicek," tegasnya.
Baca Juga: Dana Desa Masih Jadi Bahan Kampanye Menggiurkan Ketiga Paslon
Reporter: Jeni Maulidina
Editor: Amrizal
Editor : Pahlevi
