Optika.id - Ekonom senior Faisal Basri buka suara mengenai proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara yang diklaim sebagai hadiah Indonesia untuk dunia. Dia mempertanyakan alasan pemerintah klaim IKN baru sebagai hadiah dari Indonesia untuk dunia.
Faisal menganggap klaim IKN baru sebagai hadiah Indonesia untuk dunia sebagai hal yang aneh, karena pemerintah dianggap belum mampu menyejahterakan rakyatnya sendiri.
Baca Juga: Singgung Jokowi, Faisal Basri: Dia yang Perlemah Demokrasi Indonesia
"Untuk rakyatnya aja belom beres, untuk dunia?," katanya seperti dikutip Optika.id dari kanal YouTube Refly Harun berjudul 'IKN, Kenapa Harus Ditolak?', Jumat (4/2/2022).
Faisal menyebut, selama ini kualitas masyarakat Indonesia masih tercecer dan jauh dari harapan. Bahkan, dia menyebut peradaban manusia Indonesia saat ini sedang turun karena berbagai persoalan yang terjadi di negeri ini.
Akan tetapi, alumnus Vanderbilt University itu mempertanyakan sikap Presiden Jokowi yang seolah mengabaikan hal tersebut.
"Jadi, manusia kita masih tercecer kualitasnya, macem-macemnya masih jelek. Lantas kita lupakan semua itu, bahkan ingin menyumbang peradaban dunia? Peradaban kita aja sedang turun," ujarnya.
Dia menyebut, ada beberapa problem yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat sebelum menggenjot proyek IKN baru.
"Merajalelanya maling uang rakyat (korupsi), buruknya iklim demokrasi, serta ketimpangan sosial yang makin melebar harus terlebih dahulu diselesaikan."
Namun ironisnya kata dia, pemerintah seolah menjadikan IKN baru sebagai solusi untuk mengatasi itu semua.
"Korupsinya memburuk, demokrasinya memburuk, ketimpangannya memburuk, lah mau bangun ibu kota solusinya? Kan jauh api dari panggang," katanya.
Selain itu, Faisal juga menyebut proyek IKN baru hanya akan menambah beban negara dari segi keuangan.
Sebab menurutnya, proyek IKN baru membutuhkan anggaran infrastruktur yang tidak sedikit dan harus terjamin secara kualitas.
"Belum lagi nanti impor marmernya, impor lampu kristalnya. Kan nggak mungkin pakai marmer Tulungagung, kelihatannya. Ini pasti marmer Italia, karena kan mewah, peradaban dunia, mengalahkan Dubai kan, ini kata Pak Jokowi loh ini," ujarnya.
Terakhir, dia menyimpulkan ambisi pemerintah untuk menggenjot proyek IKN baru harus segera dimusnahkan agar tak membebani keuangan negara.
Faisal menyinggung Jokowi karena pernah melontarkan bahwa IKN baru ini adalah hadiahnya Indonesia untuk dunia.
Mimpinya memang harus tinggi, jadi ini bukan ucapan saya, mimpi Jokowi, memang Jokowi bermimpi. Mimpinya memang harus tinggi, kata Jokowi saat peresmian. Jadi memang wajib mimpi ini dimusnahkan dan dibakar tidak tersisa, tegasnya.
Jokowi Ingin IKN Jadi Kota Terbaik Dunia
Diketahui, pada 2019 lalu Jokowi ingin agar ibu kota negara baru di Penajem Paser Utara di Kalimantan Timur, nantinya bisa menjadi kota terbaik di dunia.
Bahkan, Jokowi bermimpi ibu kota baru nantinya bisa mengalahkan Dubai, di Uni Emirat Arab, yang saat ini dinobatkan sebagai kota paling bahagia.
Ibu kota negara baru ini adalah hadiahnya Indonesia untuk dunia. Mimpinya memang harus tinggi, Dubai, the happiest city on the earth. Ibu kota negara baru the best on earth, the cleanest city, the most innovative city, dan the most-most lainnya, tuturnya beberapa waktu yang lalu.
Oleh karena itu, Jokowi menegaskan bahwa pemindahan ibu kota tak hanya sekedar memindahkan Istana atau kantor-kantor pemerintahan. Namun, pemerintah akan membangun kota metropolis yang cerdas.
Baca Juga: Hadiri Mimbar Bebas, Tokoh Nasional dan Aktivis Soroti Kemunduran Demokrasi Indonesia
Saya hanya bayangkan, di sana nanti ada cluster pemerintahan, ada klaster teknologi DNA inovasi seperti Silicon Valley.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ada klaster pendidikan, universitas terbaik ada di sana, klasster layanan kesehatan, dan cluster wisata. Ini lah yang ada di bayangan kita, ujar Jokowi saat peresmian pembukaan Konstruksi Indonesia 2019 katanya.
IKN Baru Untuk Presiden Baru?
Sementara itu, Akademisi Cross Culture Institute, Ali Syarief tampak menyoroti permintaan Presiden Joko Widodo, yang ingin pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) baru sebelum Agustus 2024. Dia terlihat heran dengan permintaan Jokowi tersebut.
Pasalnya apabila keinginan itu terwujud, Ali mengatakan, setelahnya pada Oktober 2024, Jokowi juga akan lengser dari jabatannya sebagai presiden.
Perpindahan tersebut membuatnya menduga, IKN baru disiapkan untuk presiden Indonesia yang baru.
"Ingin pindah ke IKN bulan Agusttus 24. October 24, Jokowi lengser. Terus IKN disiapkan untuk Presiden Baru?," kata Ali Syarief seperti dikutip Optika.id dari akun Twitter @alisyarief, Jumat (4/2/2022).
Dia pun menjelaskan, banyak jawaban dari pertanyaan yang ia sampaikan tersebut. Bahkan menurutnya, apabila perlu, akan banyak sekali alasan dari jawaban pertanyaan itu.
Kendati demikian, ia meyakini adanya benang merah terkait permintaan Jokowi tersebut. Namun ia memilih tak mengungkapkannya.
Dia lebih memilih melemparkan dugaan soal benang merah tersebut kepada publik, seolah mengajak berdiskusi.
Baca Juga: Faisal Basri: UU Cipta Kerja Tak Tingkatkan Pertumbuhan Investasi
"Jawabannya banyak sekali, alasannya segudang, tapi ada benang merahnya. Apa ya?" ujarnya menambahkan.
Permintaan perpindahan ke IKN baru tersebut diketahui disampaikan oleh Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Telepta dalam siaran persnya.
Awalnya Febry Calvin Telepta mengungkapkan pihaknya mendorong kementerian/lembaga untuk bisa mempercepat pembangunan tahap I IKN baru di Kalimantan Timur.
Percepatan yang dimaksud tersebut adalah seperti penyusunan peraturan turunan Undang-Undang (UU) IKN yang sebelumnya telah disetujui DPR.
Kemudian kesiapan lahan dari IKN sendiri, hingga pelaksanaan pembangunan di lapangan. "Kami melakukan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga yang menjadi leading sector pembangunan IKN untuk mendapat gambaran siapa kerjakan apa dan bertanggun jawab apa, serta bagaimana strategi persiapan percepatannya," ucap Febry Calvin, Rabu (2/2/2022).
Sementara itu, untuk pembangunan dan pemindahan IKN pada tahap satu 2022-2024, akan berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar, sarana utama, pemindahan ASN termasuk TNI/Polri.
Lalu juga berfokus pada inisiasi sektor-sektor ekonomi dan kepindahan Presiden ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sebelum 16 Agustus 2024.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
