Optika.id - Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Muhammad Syarif Bando melontarkan pernyataan bahwa Indonesia saat ini sedang 'kelaparan buku' dalam seminar yang berlangsung Selasa, (24/08/2021).
Ia menjelaskan betapa Indonesia jauh tertinggal dengan negara-negara lainnya. Pasalnya di Indonesia rasio jumlah bahan bacaan dengan jumlah penduduk Indonesia sangat jauh berbeda. Dari 207,2 juta jiwa hanya terdapat 22.318.083 bahan bacaan.
Baca Juga: Membicarakan Seks Tanpa Tabir dan Lebih Berani!
"Di Indonesia 1 buku dibaca oleh 90 orang. Bayangkan bagaimana lamanya menunggu 90 orang bergantian meminjam buku. Sementara idealnya 1 orang membaca 3 buku baru setiap tahunnya," jelasnya dalam seminar yang dilakukan secara daring itu.
Rasio ketersediaan buku di Jawa dan Bali hanya 0,58, lebih rendah dari Sulawesi dan Nusa Tenggara yang memiliki rasio 0,68 dan Kalimantan memiliki rasio 0,60. Sementara Papua memiliki rasio 0,38 dan Sumatera hanya 0,10.
Dalam seminar yang diikuti oleh kurang lebih 1000 peserta tersebut, pria 57 tahun itu menegaskan salah satu indikator keberhasilan dan kemajuan intelektual diukur dengan keberhasilan negara menyediakan bahan-bahan bacaan yang mencukupi.
"Hanya ada kurang lebih 10 persen penduduk Indonesia yang berpendidikan S1 ke atas, 90 persen lainnya tamatan SMA,SLTA, SMP ke bawah. Maka menurut saya yang diperlukan masyarakat Indonesia adalah buku-buku ilmu terapan," tambahnya.
Baca Juga: Tak Bisa Dipandang Sepele, Ini Manfaat Menulis Tangan yang Banyak Manfaat
Di Australia, Inggris dalam situasi lockdown karena pandemi di negaranya, penjualan buku baik fisik atau elektronik akan semakin meningkat, berbanding terbalik dengan Indonesia yang memiliki budaya baca yang rendah. Hal ini diungkap Arsy Hilman, Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Sebenarnya pengajuan ISBN (International Standard Book Number) semakin meningkatkan tiap tahunnya namun berbanding terbalik dengan pertumbuhan perbukuan yang mengalami kelumpuhan dengan minus 72,40 persen pada tahun 2020, mungkin karena alasan tertentu buku tidak jadi terbit meski ISBN sudah ada," jelasnya.
Menurut Arsy Hilman, tidak perlu kebijakan mengimpor buku elektronik atau bacaan berbahasa Inggris dari luar negeri setiap tahunnya untuk menyediakan bahan bacaan untuk masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Tingkat Kinerja Baca Rendah, IKAPI: Banyak yang Sulit Bedakan Fakta dan Opini
"UNESCO mengatakan bahwa buku adalah wahana ekspresi melindungi kearifan lokal. Maka, pemerintah seharusnya membantu menyelamatkan industri ini yang sebagian besar masih skala UMKM yang perlu lebih diperhatikan," tutupnya. (Jen)
Editor : Pahlevi
