Elite Parpol Ingin Pemilu 2024 Diundur, Pengamat Sebut Ada Maksud Lain

Optika.id - Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menyebut ada maksud lain saat sejumlah elite partai politik (parpol) ingin Pemilu 2024 diundur.

Menurutnya, mereka yang ingin Pemilu 2024 diundur karena tidak percaya diri dengan mesin partai yang sedang mereka pimpin.

Di samping itu, rendahnya elektabilitas membuat mereka tidak yakin mampu berkompetisi dengan nama-nama tokoh yang cenderung memiliki elektabilitas tinggi, yang selama ini bertengger di lembaga survei mainstream.

"Kalaupun parpol ini kemudian bersatu berada di skema koalisi, mereka masih rentan tergilas dinamika kekuasaan. Jika mereka salah posisi, mesin regenerasi kepemimpinan partai siap menyambut mereka di internal partainya masing-masing," kata Umam dalam keterangannya, Minggu (27/2/2022).

Lebih lanjut, Umam begitu dirinya disapa menjelaskan bahwa wacana penundaan Pemilu ini mengandung ancaman yang bersifat strategis.

Tidak hanya itu, aturan konstitusi dan kebijakan publik semakin rentan dibajak koalisi kepentingan elite.

"Hanya dengan Perppu yang dikeluarkan Presiden, aturan jadwal kepemiluan bisa berubah," ujarnya.

Umam menilai usulan menunda Pemilu 2024 muncul lantaran terdapat partai politik yang belum siap berkompetisi.

"Secara kalkulasi politik praktis, sikap Ketua Umum PKB, Ketum Golkar, dan Ketum PAN ini sebenarnya merepresentasikan rendahnya kepercayaan diri mesin politik mereka dalam menghadapi Pemilu 2024. Wacana penundaan Pemilu ini mengandung ancaman yang bersifat strategis. Aturan konstitusi dan kebijakan publik semakin rentan dibajak oleh koalisi kepentingan elite, jelasnya.

Alasan Ekonomi Belum Pulih, Tak Masuk Akal!

Hal senada dikatakan oleh Pakar hukum tata negara dari STIH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti. Dia menilai alasan sejumlah elite partai politik yang kembali mengusulkan penundaan pemilu 2024 sangat mengada-ada.

Bagi Bivitri alasan ekonomi yang belum pulih yang diungkapkan oleh para elite parpol tidak masuk akal. Sebab, meski ekonomi Indonesia belum pulih usai dihajar COVID-19, tetapi pemerintah tetap ngotot memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Biaya untuk pemindahan ibu kota ke Kaltim mencapai Rp501 triliun. Presiden Joko Widodo telah menetapkan sebanyak 17 persen dari dana tersebut dibebankan ke APBN. Sementara, biaya Pemilu 2024 diprediksi mencapai Rp76 triliun.

Bahkan, kata Bivitri, Jokowi sudah ancang-ancang ingin melakukan upacara HUT ke-79 di Istana Negara di ibu kota yang diberi nama Nusantara itu.

"Alokasi anggarannya (untuk memindahkan ibu kota) sangat luar biasa. Jadi, sekarang yang jadi pertanyaan, kita lebih memilih memindahkan ibu kota ketimbang pemilu?" herannya, Minggu (27/2/2022).

Dia juga kembali mengenang peristiwa krisis ekonomi tahun 1997 lalu. Meski nilai rupiah sangat anjlok ketika itu, tetapi Pemilu tahun 1998 tetap digelar.

"Dan di negara lain, tidak ada yang menunda pemilu (karena COVID-19). Kalau ketika di awal pandemik, memang ada beberapa negara. Tapi, jangan lupa bahwa pada Desember 2020, Indonesia tetap menggelar pilkada serentak," tuturnya.

Dari pilkada tersebut, kata Bivitri, terpilihlah Bobby Nasution, menantu presiden sebagai Wali Kota Medan dan Gibran Rakabuming Raka menjadi Wali Kota Surakarta.

Demokrat Tolak Pemilu Diundur!

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menolak Pemilu 2024 diundur. Menurutnya, pernyataan ini sangat tidak logis.

AHY menyebutkan belakangan ada sejumlah pihak yang menyuarakan sebaiknya Pemilu 2024 diundur. Pernyataan ini dalam pandangannya bertentangan dengan konstitusi Indonesia

"Menurut saya ini pernyataan yang tidak logis. Apa dasarnya? Yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi kita," kata AHY dalam keterangannya, Minggu (27/2/2022).

Menurutnya, ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama, baik di tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota.

Kalau hal ini tidak dilakukan, dia menilai maka akan menabrak konstitusi negara ini. Dia lantas mempertanyakan sumber aspirasi tersebut. Kalaupun dari masyarakat, siapa masyarakat tersebut.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia mengatakan selama dirinya berkeliling ke 34 provinsi, masyarakat justru mengeluh terhadap situasi yang mereka hadapi.

"Masyarakat yang mana yang didengarkan? Yang jelas kita keliling ke 34 provinsi, ratusan kabupaten/kota, yang ada masyarakat justru mengeluh terhadap situasi hari ini yang tidak kunjung membaik," ucapnya.

PKB Sebut Bagian dari pra Kondisi

Hal berbeda dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda. Dia secara blak-blakan mengatakan usulan agar Pemilu 2024 ditunda merupakan bentuk kompromi dari tarik ulur politik antara pihak yang meminta agar jabatan presiden diperpanjang jadi tiga periode dengan pihak yang ingin agar pemilu tetap sesuai jadwal digelar 2 tahun lagi.

"Usulan penambahan atau penundaan pemilu itu kira-kira semangatnya bagian dari kompromi tarik-ulur politik antara yang meminta tiga periode atau tetap pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Jadi, sekali lagi ini bagian dari pra kondisi, pematangan kondisi yang sengaja didorong oleh ketua umum (Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar) supaya menjadi pertimbangan dan respons dari publik. Karena itu, kita tunggu respons publik," lanjutnya.

Dia mengatakan posisi PKB tidak setuju bila masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Sebab, ada banyak risiko politik yang dihadapi.

"Kita tahu bahwa isu terkait dengan permintaan untuk penambahan tiga periode ini sudah berseliweran hampir setahun setengah. Nah, semangat dari Ketua Umum, Pak Muhaimin adalah ini (usulan Pemilu ditunda 2 tahun) bagian dari pematangan kondisi, ungkapnya

Syaiful menjelaskan usulan agar pemilu 2024 ditunda akan dibawa secara resmi ke DPR dan pemerintah. "Cara ini untuk memastikan bahwa politik kita berjalan dengan semangat konsensus. Setelah dibahas di satu meja dengan semua pimpinan parpol, seandainya ada aspirasi dari masyarakat bahwa pemilu tetap diselenggarakan pada 2024, ya oke. Tapi, semangatnya harus komitmen bersama," katanya.

Syaiful pun tak ingin terburu-buru dengan menyimpulkan usulan ini tidak diminati oleh elite parpol lain. "Kita lihat perkembangannya ke depan bagaimana. Karena ini cara kita agar isu ini dibahas di depan meja," tuturnya.

Sementara, Partai NasDem (Nasional Demokrat) menolak dengan tegas usulan pemilu 2024 ditunda. Ketua DPP Partai NasDem, Effendy Choirie juga sepakat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bivitri bahwa alasan penundaan Pemilu 2024 mengada-ada. Effendy mempertanyakan bila pemilu 2024 layak ditunda karena faktor ekonomi, apa dasar dan jaminannya.

"Argumen-argumen keilmuwan dan risiko-risiko politiknya apa. Ini kan juga jadi tanda tanya," ungkap Effendy.

Dia menyebut NasDem tegak lurus dengan konstitusi, Undang-Undang, konsensus nasional, kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat antara eksekutif dengan legislatif.

"Kan kita sudah menyepakati tentang jadwal pemilu. Saya kira kita semua sebagai pemimpin, yang akan diperhatikan oleh rakyat adalah perilaku, moral politik, kesetiaan kepada Undang-Undang dan konstitusi," katanya.

Dia menambahkan usulan agar pemilu 2024 ditunda tidak lebih sebagai hal yang mengada-ada dan berisiko besar bagi demokrasi. &quo;Ini berpotensi menghancurkan demokrasi karena ada kepentingan-kepentingan yang parsial, pragmatis dan segelintir orang yang ingin mempertahankan kekuasaan dengan bungkus kondisi ekonomi belum stabil," tuturnya.

Diketahui, sejumlah elite partai memberi usulan agar menunda Pemilu 2024 mendatang. Salah satu politisi yang mengusulkan penundaan jadwal Pemilu 2024 tersebut adalah Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar. Dia mengusulkan penundaan jadwal Pemilu 2024 dengan alasan COVID-19 serta momentum pemulihan ekonomi.

Usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut menurutnya lantaran para pelaku UMKM, pebisnis, dan analis ekonomi banyak memberi masukan penting ihwal prospek ekonomi Indonesia pascapandemi.

Selain Wakil Ketua DPR tersebut, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Melchias Markus Mekeng juga menyampaikan usulan terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024.

Zulkifli Hasan menuturkan, pihaknya setuju ihwal wacana menunda Pemilu 2024 lantaran telah menerima masukan dari masyarakat.

Sementara Melchias Markus Mekeng menyebut, perpanjangan masa jabatan presiden bukan hal yang tabu lantaran menurutnya yang tak bisa diubah hanyalah kitab suci. "Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi," pungkasnya.

Reporter: Pahlevi

Editor: Aribowo

Editor : Pahlevi