Optika.id - Ketua DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI Puan Maharani menegaskan kembali, pihaknya menolak wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, Pemilu 2024 sudah disepakati DPR, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Terkait pemilu 2024 tadi saya menyampaikan bahwa posisi DPR sesuai dengan mekanisme yang sudah dilakukan," kata Puan dalam keterangannya selepas lawatannya ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Selasa (15/3/2022).
Baca Juga: Meneropong Pilkada Sidoarjo: Ujian Kepercayaan Publik
Ia menyinggung, lembaga-lembaga negara yang berwenang sudah memutuskan tanggal berlangsungnya pemilu.
"Pemerintah, DPR, dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Itu," tegas Puan.
Sebelumnya, penolakan terhadap wacana penundaan pemilu juga diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia bahkan menyindir menteri yang tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo yang dianggap menolak penundaan pemilu, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Beliau (Luhut) harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena seorang pembantu Presiden harus fokus pada tugasnya dan sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, kata Hasto dalam keterangannya , Senin (14/3/2022).
PBNU Ikuti Keputusan Pembuat Kebijakan
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan siap mengikuti keputusan soal Pemilu 2024. Dia menyerahkan urusan jadwal Pemilu kepada pembuat kebijakan.
"Ya kita persilakan kepada yang berwenang untuk itu, silakan. PBNU akan menerima apa pun keputusan yang dibuat oleh para pemegang wewenang baik itu pemerintah, DPR, MPR, dan lain-lain. Silakan," kata Yahya usai bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani di kantor PBNU, Selasa (15/3/2022).
Yahya mengatakan pihaknya hanya mendengar isu penundaan Pemilu yang dilontarkan beberapa pimpinan partai politik. Namun, kata dia, PBNU akan mengikuti apapun hasil akhirnya nanti.
Baca Juga: Pengamat Sebut Elektoral Demokrasi Indonesia Sedang Bermasalah!
"Ya PBNU kan cuma mendengar dan mungkin menjembatani dialog kalau diperlukan. Tapi yang memutuskan kan bukan kita. Silakan kita kan tinggal ikut aja, tinggal nyoblos," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, Yahya sempat bicara soal usulan penundaan Pemilu 2024. Dia menilai usulan itu masuk akal.
"Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini," kata Yahya di Pondok Pesantren Darussalam di Pinagar seperti dilansir Antara, Senin (28/2/2022).
Menurutnya, usulan penundaan pemilu ini dapat didudukkan bersama oleh seluruh pihak untuk mencari solusi terbaik bagi bangsa ini.
"Nanti kita lihat apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi beban bangsa ini," kata dia.
Baca Juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
Menurutnya, seluruh pihak dapat melihat banyak cobaan yang datang bertubi-tubi dan musibah terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga dirasakan di seluruh dunia.
Mulai dari pandemi COVID-19 kemudian banjir beberapa waktu lalu hingga gempa bumi pada saat ini. Dia mengatakan keadaan yang sulit tidak hanya dihadapi Indonesia, tapi juga dunia.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
