Optika.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami sejumlah aset Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) yang diduga disembunyikan. Penelusuran aset dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi.
Para saksi itu meliputi Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Ajeng Nur Hanifah, anggota DPR Haerul Amri, dan wiraswasta Nurhayati. Mereka diperiksa pada Kamis, 24 Maret 2022.
Baca Juga: Empat Orang Anggota DPRD Jatim Ditetapkan Tersangka Baru Oleh KPK, Siapakah Mereka?
"Didalami mengenai adanya aset-aset milik tersangka PTS dengan mengatasnamakan pihak-pihak tertentu dengan maksud untuk menyamarkan kepemilikannya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (25/3/2022).
KPK juga mencecar para saksi terkait aliran uang dalam perkara yang menjerat Puput. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Sementara itu, terdapat tiga saksi yang tidak hadir dan meminta pemeriksaannya dijadwal ulang. Mereka ialah Staf Bagian Protokol dan Rumah Tangga Meliana Ditasari, aparatur sipil negara (ASN) Heri Mulyadi, dan karyawan swasta Agus Salim Pangestu.
Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus suap yang menjerat Puput sebelumnya. Puput memanfaatkan kekuasaannya untuk mencari uang haram dari jabatan kosong. Sesuai aturan, Puput berhak menunjuk orang untuk mengisi jabatan kosong.
Baca Juga: Wakil Ketua KPK: Pemberantasan Korupsi Masih Gagal!
Namun, dia mematok harga Rp20 juta untuk satu jabatan. Suami Puput yang juga mantan anggota DPR Hasan Aminuddin ikut dalam upaya suap jual beli jabatan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada perkara suap, Puput dan Hasan sudah diadili. Keduanya didakwa menerima suap sebesar Rp360 juta terkait terkait pengangkatan sejumlah pejabat.
Puput dan Hasan kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPU dan gratifikasi. Sejumlah aset senilai Rp50 miliar milik Puput telah disita KPK.
Baca Juga: Walikota Surabaya: Pemkot Terus Pegang Teguh Pencegahan Kasus Korupsi
Reporter: Denny Setiawan
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi