Jakarta (optika.id) - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan dirinya bakal memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Hasto menyebut jika diperbolehkan, dirinya bakal ke KPK pada pekan depan.
Baca Juga: KPK Tanggapi Laporan Dosen UNJ ke Kaesang Soal Private Jet!
"Baru dikomunikasikan tim hukum, minggu depan kalau kami boleh datang, kami akan datang, kata Hasto di Jakarta, Sabtu (20/7/2024), dikutip dari Kompas.com.
Ia pun menegaskan dirinya sejak awal telah memiliki komitmen besar terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Seperti diketahui, Hasto dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di DJKA Kemenhub pada Jumat (19/7/2024).
Namun, Hasto tak memenuhi panggilan tersebut. Ia mengatakan pada hari itu, dirinya tengah berada di Yogyakarta.
Ia juga mengaku baru mengetahui adanya surat panggilan KPK pada hari pemanggilan, yakni Jumat.
Baca Juga: Siang Ini, PDIP Akan Umumkan Bacakada Tahap Ketiga!
"Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu, ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat pilkada."
Dalam kesempatan itu, ia juga mengaku tak memiliki hubungan atau bisnis dengan DJKA Kemenhub.
Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis, tegasnya.
Baca Juga: Anies Puji PDIP Konsisten: Penjaga Konstitusi Sama dengan Penjaga Negara!
Sementara terkait pemanggilannya yang dilabeli sebagai konsultan, Hasto menyebut pekerjaannya dulu di BUMN memang di bidang konsultasi.
Lebih lanjut, ia mengatakan, menurut informasi yang diperolehnya dari Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhie, pemanggilan dirinya berkaitan dengan proses di Pilpres 2019. Saat itu, Hasto menjadi sekretaris tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen, itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai Sekretaris Tim Pemenangan, karena terkait ada yang memberikan bantuan, dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut, jelasnya.
Editor : Pahlevi
