Hersubeno: Profesor Amerika Peringatkan Jokowi Bisa berakhir Tragis

Optika.id - Jurnalis senior Hersubeno Arief menyebut, Profesor Emeritus Ohio State University, Columbus, Amerika Serikat bernama William Liddle memperingatkan akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa berakhir tragis.

"Kurang dari dua pekan ini ada artikel yang ditulis oleh media maupun Profesor asing yang menulis tentang Jokowi dan Luhut ngotot mempertahankan masa jabatannya. Isu ini bukan isu domestik lagi tapi juga isu internasional," kata Hersubeno seperti dikutip Optika.id, dari channel YouTube-nya Hersubeno Point, Senin (4/4/2022).

Semuanya, kata Hersubeno, mengkhawatirkan langkah Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dapat menjerumuskan Indonesia ke masa-masa gelap.

"Indonesia pernah dikuasai oleh seorang diktator yang otoriter. Padahal pada tanggal 19 mei 1998 Indonesia membuktikan diri menjadi negara demokrasi terbesar di dunia bersama Amerika Serikat. Di indonesia Islam juga bergandengan dengan demokrasi," tuturnya.

Namun menurut Hersubeno, di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia dicibir publik internasional.

"The economist menurunkan sebuah judul Joko Widodo is considering extending this term in office. Jokowi sedang mempertimbangkan mempertahankan masa jabatannya. Presiden Indonesia sedang mempertimbangkan untuk menyerang demokrasinya sendiri. The economist menganggap itu sebuah kebodohan. Dengan kata lain, Jokowi yang muncul di era demokrasi malah ingin merusak demokrasi. Yakni, dengan memperpanjang masa jabatannya. Dengan menunda pemilu. Atau mengubah 2 periode menjadi 3 periode," jelasnya.

Hersubeno menambahkan, salah seorang Indonesianis Tim lindsey menulis artikel berjudul Indonesia sedang berjuang melawan desakan penundaan pemilu dan merusak demokrasinya yang rapuh. Tulisan tersebut dipublikasikan di Theconversation.com pada 1 April 2022.

"Intinya dalam tulisan tersebut, bahaya Indonesia kembali ke era otoritarianisme pada masa orde baru. Dalam pengamatannya godaannya sangat kuat karena banyak sekali elite politik menginginkan pemilihan presiden Indonesia ke sistem pemilihan tidak langsung, yakni melalui MPR RI. Keinginan tersebut dimotori oleh parpol PDIP menghidupkan kembali PPHN," tukasnya.

Melalui celah pembahasan PPHN inilah, katanya, kotak pandora amandemen konstitusi akan terbuka kembali. Termasuk mengubah konstitusi jabatan presiden dari maksimal 2 periode menjadi 3 periode.

"Siapa yang menjamin? bisa saja itu sampe 7 periode. Lindsey dalam tulisannya juga menyebut Luhut sebagai minister of everything atau menteri segala urusan," tuturnya.

Hersubeno mengatakan, fokus dari videonya ini adalah tulisan dari Profesor Emeritus Ohio State University, Columbus, Amerika Serikat William Liddle yang tayang di kompas.id berjudul sesepuh bangsa.

"Syukur-syukur kalau pak Jokowi sempat dan mau membacanya. Tulisannya ini pendek kok. Tidak akan menghabiskan waktu pak Jokowi yang sibuk. Tulisannya pendek dan santun. Ini luar biasa Liddle yang guru banyak pengamat politik di Indonesia. Mudah-mudahan saja nasehat dari Liddle sempat dibaca pak Jokowi atau kalau tidak sempat ada stafnya yang membacakan. Ini nasehat penting dari Prof Liddle yang usianya di atas 84 tahun. Yang mengikuti dari jatuhnya Pak Karno, Pak Harto juga di era reformasi. Dan Masa Habibie sangat mengesankan baginya," tukasnya.

Berikut tulisan Liddle dikutip Optika.id dari Kompas.id, Senin (4/4/2022):

Sesepuh Bangsa

Presiden Jokowi sedang menggalang kekuatan politik agar sidang MPR diselenggarakan dan konstitusi diamendemen demi perpanjangan masa jabatannya. Mengapa kesimpulan ini muncul?

Kiranya tidak tersangkal lagi: Presiden Jokowi sedang menggalang kekuatan politik agar sidang MPR diselenggarakan dan konstitusi diamendemen demi perpanjangan masa jabatannya.

Mengapa kesimpulan saya mengenai hal ini begitu pasti?

Perencanaan presiden mulai terungkap akhir Februari ketika Muhaimin Iskandar dari PKB, Airlangga Hartarto dari Partai Golkar, dan Zulkifli Hasan dari PAN mengusulkan penundaan Pemilu dan Pilpres 2024 agar kekuasaan Presiden Jokowi bisa diperpanjang.

Menurut berita CNN, tokoh pemerintah yang menghubungi pemimpin-pemimpin partai dengan permintaan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Ketika diwawancarai Kompas TV pada 5 Maret, Jokowi sendiri mengaku bahwa siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan dan perpanjangan (masa jabatan presiden).

Dalam perkataan lain, ia setuju dengan usaha Menko Luhut, para menteri, dan pemimpin-pemimpin partai yang ingin mengubah konstitusi demi perpanjangan masa jabatannya. Setelah itu, hampir setiap hari ada pernyataan dari Luhut, menteri lain, atau Jokowi sendiri yang memperkuat kesimpulan itu.

Kalau boleh saya usulkan, sebaiknya kita kembali ke kearifan atau hikmah Presiden BJ Habibie (BJH), presiden demokratis pertama dalam era Reformasi.

Kearifan Habibie

Bagaimana seharusnya kita menanggapi kenyataan baru yang amat mencolok mata ini? Kalau boleh saya usulkan, sebaiknya kita kembali ke kearifan atau hikmah Presiden BJ Habibie (BJH), presiden demokratis pertama dalam era Reformasi. Mengapa saya sebutkan demokratis? Beliau adalah presiden pertama dalam sejarah Indonesia merdeka yang menyerahkan nasib politiknya kepada suara rakyat.

Setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR hasil pemilu demokratis 1999, ia langsung menarik kembali pencalonannya untuk masa jabatan 1999-2004.

Penarikan kembali itu dilakukan dengan penuh kesadaran atas posisi historisnya. Pada 7 September 1998, baru beberapa bulan setelah disumpah selaku presiden ketiga RI, ia diwawancarai oleh Forum Keadilan (FK), majalah dua-mingguan yang peliputan politiknya salah satu yang paling tepercaya waktu itu. Kepala berita: Presiden Republik Indonesia BJ Habibie: Saya Tak Ingin Berakhir dengan Tragedi.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Beberapa petikan

Berikut adalah beberapa petikan dari wawancara itu.

FK: Apakah dalam kondisi perekonomian begini kita mampu mengejar cita-cita masyarakat madani? [Visi religious civil society Habibie, yang mengandung nilai moral dan spiritual dari agama apa pun, selain kesejahteraan dan demokrasi.

BJH: Saya percaya bangsa kita mampu. Sekarang tinggal membuat sistemnya, yaitu sistem perundang-undangan, peraturan, mekanisme, dan sistem pendidikan.

FK: Tapi, kan untuk mencapai semua itu harus ada stabilitas dulu.

BJH: Stabilitas terjadi dengan sendirinya jika sudah ada transparansi, demokrasi, dan kesejahteraan. Dalam hal ini pendekatan saya adalah bottom-up (dari bawah ke atas). Bukan top-down. Kalau masyarakat madani sudah terjadi, akan lahir stabilitas yang mandiri, abadi, dan tidak bergantung pada perorangan.

Orang-orang selalu mengatakan Habibie adalah presiden yang sangat lemah. Begitu toh? Kalau saya dibandingkan dengan presiden pertama dan kedua, yang sama-sama menganut pendekatan keamanan, top-down, ya jelas dong, saya tampak lemah. Tapi, dalam top-down, yang terjadi adalah sistem komando. Semua berdasarkan perintah dari atas. Tok! Kalau enggak, saya tangkap, lo.

Kalau masyarakat madani sudah terjadi, akan lahir stabilitas yang mandiri, abadi, dan tidak bergantung pada perorangan

Memang, dengan cara itu, seorang pemimpin kelihatan kuat. Tapi, sebenarnya, orang yang bertindak begitu adalah lemah. Ia terlihat kuat, tapi itu semu. Oleh seba itu, pemerintah yang top-down, yang terlihat kuat itu, selalu berakhir dengan tragedi. Awalnya dia kelihatan kuat, tapi begitu dia tidak mampu lagi menahan semuanya, maka serentak prak! Dia jatuh. Kita sudah dua kali mengalami tragedi.

Peralihan dari presiden pertama ke presiden kedua terjadi tragedi. Begitu juga dari presiden kedua ke presiden ketiga. Tapi, saya tidak ingin era saya berakhir dengan tragedi.

FK: Caranya?

BJH: Saya memulai era saya dengan era Kebangkitan Demokrasi. Saya ingin mengawalinya dengan era kristalisasi masyarakat madani. Nah, katakanlah SU MPR pada Desember 1999. Saat itu, bagi saya hanya dua option, dua pilihan. Pertama, saya tidak terpilih lagi. Berarti era saya berakhir.

Option kedua, saya diminta dengan hormat untuk meneruskan kepemimpinan satu periode lagi. Berarti itu adalah masa jabatan saya yang terakhir. Setelah itu saya tidak bisa dipilih lagi. Karena saya akan memperjuangkan dan mengeluarkan ketentuan yang akan kita jadikan Ketetapan MPR bahwa tiap presiden dan wakilnya hanya boleh dua masa jabatan.

FK: Anda setuju ada pembatasan begitu?

BJH: Iya, arah kita ke situ. Bagi saya, itu adalah awal dari suatu tradisi peralihan kekuasaan yang tidak tragis. Mengerti, toh? Tapi kalau pada Desember 1999 rakyat menghendaki saya maju lagi, berarti itu adalah periode kedua, sekaligus terakhir bagi saya. Dengan kepastian masa jabatan presiden, kalau era saya berakhir, kan enggak ada ribut-ribut lagi. Buat apa kita ribut-ribut ganti presiden?

Bahaya yang dihadapi demokrasi Indonesia kini begitu nyata dan solusinya juga begitu terang.

Bahaya bagi demokrasi

Akhirul kata, kiranya sulit menambahkan apa pun kepada tindakan serta wejangan Presiden Habibie hampir seperempat abad lalu.

Bahaya yang dihadapi demokrasi Indonesia kini begitu nyata dan solusinya juga begitu terang. Kepastian dua masa jabatan presiden dan pengadaan pemilihan nasional setiap lima tahun perlu dipertahankan.

R William Liddle Profesor Emeritus Ohio State University, Columbus, Ohio, AS

Reporter: Pahlevi

Editor: Aribowo

Editor : Pahlevi