Optika.id - Andi Akmal Pasluddin Anggota Komisi IV DPR RI mengamati terkait dampak dari kenaikan harga pangan dan energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut dirinya, terjadinya hal tersebut menjadi suatu pukulan bagi daya beli mayoritas masyarakat dan dapat berpotensi menaikkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia.
Baca Juga: Ikappi Soroti Harga Pangan yang Terus Naik
Saya meyakini kenaikan harga komoditas strategis seperti pangan dan energi ini telah berdampak luas pada rakyat Indonesia terutama terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah. ungkap Akmal melalui keterangannya pada, Selasa (5/4/2022).
Ada sekitar 115 juta kelas menengah dan masih ada ratusan juta rakyat menengah kebawah yang terguncang dengan persoalan kenaikan harga ini. Pemerintah harus cek, dan temukan solusi agar persoalan ini tidak terus berlanjut," sambungnya
Dirinya kemudian mengatakan, masyarakat saat ini telah terpukul dengan sejumlah harga pangan yang masih bertahan di harga tinggi, mulai dari minyak goreng hingga cabai rawit merah.
Di lain sisi, pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen dan kenaikan harga Pertamax, serta Solar non subsidi juga terjadi. Bahkan solar subsidi terjadi kelangkaan padahal BBM ini menjadi andalan transportasi logistik untuk mendistribusi pangan dari sentra produksi ke konsumen.
Ia juga menambahkan, persoalan minyak goreng yang merupakan janji pemerintah untuk menyediakan subsidi dengan harga Rp14 ribu hanyalah suatu isapan jempol belaka. Minyak goreng curah masih terpantau dengan harganya Rp19.875 per kilogram. Sedangkan minyak goreng kemasan premium melimpah di pasar dengan harga hingga Rp50 ribu rupiah per 2 liter.
Baca Juga: Soal Harga Cabai- Bawang Naik, Mendag Zulhas Anggap 'Bonus Tahunan' Petani
Ada kondisi, rakyat tidak punya pilihan dalam membeli produk pangan berupa minyak goreng ini. Di sisi lain ada janji minyak goreng dengan harga ketetapan pemerintah, tapi barangnya tidak ada. Ini sama saja omong kosong," terangnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akmal kemudian menjelaskan, pemerintah sendiri harus bisa menjadi price leader. Kondisi minyak goreng dimana swasta berkuasa penuh terhadap harga, pemerintah yang memiliki kekuasaan dinilai Akmal tidak mampu mengendalikan pasar yang dikuasai swasta.
Kondisi saat ini, dapat dipastikan gini rasio meningkat tajam. Yang kekurangan semakin menderita, dan ada sebagian orang yang meningkat kekayaannya akibat pandemi. Tapi pemerintah mesti sadar, bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin makin besar, sehingga perlu keterampilan tingkat tinggi di kabinet pemerintah ini untuk mengatasi persoalan mundurnya kualitas SDM negara kita akibat kemiskinan," pungkasnya.
Baca Juga: Emak-Emak di Jatim Siap-Siap Meradang, Harga Bawang Merah Bakal Naik
Reporter: Akbar Danis
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
