Optika.id, Surabaya - Meski surat tuntutan aksi demonstrasi Aliansi BEM Surabaya (ABS) sudah ditangani langsung oleh Ketua DPRD Jatim, Kusnadi pada Kamis, (14/4/2022). Mahasiswa tetap memberikan tenggat waktu penyampaian surat tuntutan tersebut kepada pusat.
Salah satu Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Yoga Haryo Prayogo asal Universitas Airlangga menyatakan, mahasiswa belum cukup puas jika hanya ditemui dan ditandatangani surat tuntutannya saja oleh anggota DPRD Jatim.
Baca Juga: Jokowi Tolak ke Jawa Timur Usai Ada Rancangan Demo Mahasiswa
"Meski sudah ada penandatanganan, tapi pengawalan selanjutnya akan menjadi perhatian kami. Pak Kusnadi, ketua DPRD janji nanti malam langsung dikirim ke presiden dan ketua DPR RI itu kita kawal," ujarnya saat ditemui wartawan usai aksi, Kamis (14/4/2022).
Dirinya juga menegaskan bahwa mahasiswa telah menyampaikan ultimatum kepada DPRD Jatim jika tidak ada kejelasan dan tindak lanjut dalam surat tuntutan tersebut, mahasiswa akan melakukan aksi yang lebih besar.
"Jika tidak ada tanggapan atau DPRD Jatim tidak menyampaikan tuntutan kami. Maka kami sudah sepakat untuk aksi lagi kalo massanya, eskalasi pasti akan lebih banyak," tegas Yoga yang juga merupakan Presiden BEM Unair itu.
Ia belum bisa menjawab kapan pastinya aksi susulan tersebut akan dilaksanakan. Sebab teman-teman ABS perlu konsolidasi kembali mengenai kesiapan massa.
Baca Juga: BEM SI Lakukan Demo di Patung Kuda, Polisi Siapkan Lalin di Istana
"Jika merujuk pada konsolidasi pada 11 Maret kemarin, aksi susulan tanggal 21 April nanti," pungkasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, mahasiswa membawa 7 tuntutan dalam aksinya ini. Isu ekonomi sebagai pokok dasar tuntutan, yang kemudian di-breakdown menjadi enam poin tuntutan di antaranya mengusut tuntas mafia minyak goreng, turunkan harga minyak goreng, menuntut pemerintah untuk mengevaluasi pendistribusian dan produksi BBM pertalite dan solar.
Lalu meminta pemerintah agar menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN), menunda pemindahan IKN sebelum rancangan pembangunan dan pengelolaan lingkungan dituntaskan, dan mewujudkan reforma agraria.
Baca Juga: BEM SI Desak Jokowi Minta Maaf Usai Cederai Demokrasi, Ini Kata Pengamat
Reporter: Jenik Mauliddina
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
