Optika.id, Surabaya - Perwakilan DPRD Jawa Timur akhirnya menemui massa mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Surabaya yang tengah melakukan orasi di depan gedung di Jalan Indrapura, Surabaya, Senin, (18/4/2022)
Noer Soetjipto dari Komisi B dan Agung Supriyanto dari komisi C DPRD Jatim keluar dari dalam gedung dan langsung duduk bersama di atas aspal Jalan Indrapura bersama 200 lebih mahasiswa lainnya. Mereka melakukan diskusi dan penerimaan aspirasi.
Baca Juga: Tak Digubris Pemerintah, Mahasiswa Disarankan Aksi yang Lebih Besar
Di hadapan perwakilan dewan, Rahmat Ketua Umum HMI Surabaya menegaskan 4 tuntutan yang dibawa HMI Surabaya, usai melakukan kajian terlebih dahulu.
Kita sudah melihat bahwa presiden telah merespon tentang isu (Jokowi) 3 periode dan pejabat lainnya menuntut Presiden Jokowi untuk menindak tegas para pejabat publik yang mengusulkan rencana masa jabatan tiga periode, kata Rahmat.
Kedua, meminta Pemerintah untuk segera menstabilkan harga bahan pokok dan harga BBM pertalite dan pertamax.
"Ketiga, kami sebenarnya minta pemerintah untuk mencabut kelayakan PPN dari 10 persen ke 11 persen," tegasnya.
Keempat, meminta untuk evaluasi Ibu Kota Negara (IKN) serta dan dana IKN yang seharusnya dioptimalkan untuk masyarakat.
Soetjipto mengatakan, pihaknya selalu akan menerima apapun bentuk dan tuntutan aspirasi dari masyarakat maupun mahasiswa, ia mengungkapkan, bahwa tuntutan yang diterima pada aksi gelombang asli sebelumnya juga telah disampaikan ke pusat.
Baca Juga: Perwakilan Kanwil DJP II Kemenkeu Temui Massa HMI Jatim, Janji Bawa Tuntutan ke Sri Mulyani
"Saya buka dan perlihatkan kepada semuanya, pada tanggal 13 dan 14 kemarin. Surat tuntutan sudah kami teruskan dan diterima oleh presiden dan DPR RI, ini buktinya," ujarnya sambil memperlihatkan kertas bukti penerimaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara, Agung Supriyanto dari fraksi PAN yang juga duduk bersama mahasiswa menegaskan bahwa fungsi DPRD sebagai ada keharusan menerima aspirasi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan.
"Untuk tuntutan pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) sudah menjadi produk hukum, jika ada pertimbangan-pertimbangan bisa jadi. Apapun bisa terjadi di politik. Jika tuntutan mahasiswa seperti itu itu memungkinkan terjadi. Saya sampaikan terima kasih atas aspirasinya," ujarnya.
Usai ditemui perwakilan dewan dan duduk diskusi bersama di atas aspal jalan Indrapura, massa aksi pun berlangsung membubarkan diri dengan tertib.
Baca Juga: Siang ini, Ratusan Massa HMI Jatim Geruduk Kantor KEMENKEU Kanwil DJP Jawa Timur II
Reporter: Jenik Mauliddina
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
