Optika.id - Ketua Dewan Pers yang juga akademisi UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, angkat bicara soal demokrasi Indonesia. Dia menyebut Indonesia butuh reformasi jilid 2 secara damai.
"Jadi sekarang kita membutuhkan reformasi jilid dua tapi yang damai. Terutama saya kira politik ya, politik kita perlu reformasi yang luar biasa. Birokrasi kita sudah banyak yang hilang," ujar Azyumardi di Bimasena Club, Sabtu (21/5/2022).
Baca Juga: Dewan Pers Rilis Hasil IKP, Titik Pijak Awal Kemerdekaan Pers di Indonesia
Hal itu disampaikan Azyumardi saat menjadi pembicara dalam Peringatan dan Refleksi 24 Tahun Reformasi 'Reformasi dan Jalan Keluar Krisis' yang digelar Institut Harkat Bangsa. Azyumardi menilai demokrasi semakin cacat gara-gara kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang dengan demokrasi.
"Demokrasi kita ini semakin cacat. Ini saya kira berangkat dari kebijakan-kebijakan yang sebetulnya bertolak belakang dengan demokrasi, desentralisasi dan semuanya diam. Tidak ada orang yang kritis mempermasalahkan itu," katanya.
Dia menilai Presiden Joko Widodo bisa melakukan pembaruan di sisa jabatannya. Menurutnya, Jokowi perlu melakukan dobrakan baru guna memperkuat reformasi, seperti memperkuat KPK.
"Reformasi jilid 2 itu dibutuhkan. Sebetulnya, Jokowi bisa kalau dia mau meninggalkan jejak yang bagus. Misalnya saja memperkuat kembali fungsi KPK. Kemudian UU Ciptaker, keluarkan Perppu yang saat ini kondisinya tidak adil sama tenaga kerja, buruh. Kalau itu dilakukan, itu akan dicatat dalam sejarah bahwa ada titik balik yang dilakukan Pak Jokowi," tukasnya.
Azyumardi mengatakan dirinya tidak menyalahkan kepemimpinan Jokowi. Dia mengatakan Jokowi juga memiliki hasil kerja nyata selama 2 periode.
Dia menyebut infastruktur di era Jokowi banyak mengalami kemajuan. Menurutnya, hal ini jauh berbeda jika dibandingkan pada era sebelumnya.
"Saya menghargai apa yang dilakukan Pak Jokowi. Saya dua kali nyoblos Pak Jokowi. Tahun 2014 dan 2019. Banyak kemajuan yang perlu diapresiasi, salah satunya infastruktur," ujarnya.
Baca Juga: Rektor ITK Akan Segera Dinonaktifkan, Disebut Langgar Pakta Integritas!
Sementara itu, Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut reformasi yang sudah berumur 24 tahun kini mengalami kemunduran. Dia mengatakan banyak orang yang bungkam soal keadaan saat ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Saya ingin mengingatkan reformasi hukum yang selama 24 tahun ini belakangan bisa dibilang agak mundur. Saya akan menegaskan bahwa kita memang butuh reformasi lagi. Kita butuh. Bicara reformasi kedua, saya kira yang perlu diperbaiki adalah orang-orang yang kritis dibungkam. Itu bentuk pelanggaran HAM. Bagaimana pun pembungkaman adalah pelanggaran HAM," tuturnya.
Selain itu, politisi Partai Gerindra, Ferry Juliantono, menyebut ada sejumlah hal yang membuat reformasi mundur. Dia menyinggung soal koperasi di Indonesia yang mulai runtuh.
"Kondisinya sekarang koperasi di Indonesia runtuh. Saya mengatakan kooperasi Indonesia itu kayak anak tiri. Justru yang disayang-sayang swasta. Nggak ada aturan, makanya muncul oligarki pascareformasi," tuturnya.
Dia memberi contoh soal masalah minyak goreng. Menurutnya, fenomena itu membuktikan pihak swasta punya peran besar.
Baca Juga: Demo Mahasiswa 11 April 2022, Ada yang Bilang Reformasi Jilid II
"Contoh aja kasus migor. Itu memperlihatkan mereka (swasta) lebih berwibawa dibanding pemerintahan. Mereka sekarang bukan hanya menguasai ekonomi, tapi juga mengatur-mengatur politik," tegasnya.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
