Optika.id - Indonesia berkomitmen penuh untuk memprioritaskan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan menerapkan kolaborasi serta inklusivitas untuk memastikan tercapainya prinsip no one is lef behind.
Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Vivi Yulaswati menuturkan bahwa penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masuk sebagai isu prioritas dalam Development Working Group (DWG) G20. menurutnya, UMKM menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia.
Baca Juga: Kembangkan UMKM, Pemkot Adakan Pelatihan Creator Lab
Agar UMKM berkembang, lanjut Vivi, faktor yang harus diperhatikan adalah kebijakan pendukung, intervensi pemerintah, reorganisasi sistem, hingga transformasi digital.
Sementara itu, Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas, Ahmad Dading Gunadi, mengatakan jika UMKM Indonesia sudah mengalami beberapa tantangan mendasar bahkan sebelum pandemi Covid-19 menyerang. Ini tentu berdampak pada lanskap bisnis nasional.
Adapun tantangan yang dimaksud ialah institusi dan kementerian yang belum menyediakan basis data UMKM yang sudah terintegrasi baik di tingkat lokal maupun nasional.
Di satu sisi, tantangan lainnya adalah bisa memaksimalkan kerja sama UMKM dengan perusahaan besar, memperluas akses ke institusi finansial, mendorong digitalisasi UMKM hingga memperluas kontribusi ekspor.
Baca Juga: Survei: 73 Persen Pekerja Alami Perlakuan Tak Menyenangkan dan Diskriminasi
Setiap masalah itu, sedang dan akan ditangani pemerintah Indonesia. Kami memiliki target dalam lima tahun ke depan, mulai 2021, masalah-masalah ini akan terselesaikan, sebagian juga sudah teratasi. Misalnya, Kementerian Koperasi dan UKM telah memberikan subsidi kredit, relaksasi pajak, dan restrukturisasi kredit untuk UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 di 2021, ujar Dading, dalam keterangan tertulis, Rabu (1/6/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Strategi lainnya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah, di 2021 lalu, menerbitkan regulasi yang mewajibkan institusi pemerintahan untuk memastikan setidaknya 40 persen dari pengadaan barang dan jasa berasal dari bisnis lokal.
Untuk diketahui, Presidensi G20 Indonesia 2022 dalam hal ini mengangkat empat isu prioritas yakni Memperkuat Pemulihan dari Pandemi COVID-19 dan Memastikan Resiliensi di Negara Berkembang, Negara Tertinggal, dan Negara Kepulauan melalui tiga pilar kunci UMKM, Perlindungan Sosial Adaptif dan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru melalui Pembangunan Rendah Karbon.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Upayakan Tambah Sejumlah UMKM di Sektor Mamin
Kemudian, Meningkatkan Pembiayaan Swasta dan Campuran dalam Mendanai Pembangunan Berkelanjutan di Negara Berkembang, Negara Tertinggal, dan Negara Kepulauan; Memperbarui Komitmen Global terhadap Multilateralisme untuk Pembangunan Berkelanjutan; dan Mengoordinasikan Kemajuan Pencapaian SDGs di G20 dan Pemutakhiran Komitmen Pembangunan G20.
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
