Optika.id - Mantan Sekretaris BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Muhammad Said Didu menyoroti ketahanan ekonomi Indonesia. Dia khawatir dengan keadaan tersebut, karena utang pemerintah terhadap PDB Indonesia sudah menyentuh 39%. Sedangkan utang negara sudah mencapai 75% ditengah defisit sebesar 4,5%.
Kekhawatiran ini merupakan respons terhadap postingan netizen, bahwa sedikitnya 5 negara selain Sri Lanka yang mengalami Krisis ekonomi. menurut catatan netizen tersebut, di antaranya: (1) El Salvador Def 5,5%, Debt to GDP 87% (2) Zambia Def 10%, Debt to GDP 123% (3) Lebanon Def 20%, Debt to GDP 210% (4) Pakistan Def 9%, Debt to GDP 74n (5) Ghana Def 12%, Debt to GDP 76%.
Baca Juga: 100 Tokoh Bangsa Deklarasi Tolak Pemilu 2024, Fahri Hamzah: Boleh Becanda Bang
Said menyambungkan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Dia membeberkan fakta bahwa ekonomi Indonesia mengalami defisit sebesar 4,5%.
Indonesia : Defisit 4,5 %, kata Said seperti dikutip Optika.id dari akun Twitter-nya @msaid_didu, Jumat (15/7/2022).
Sedangkan rasio utang Indonesia terhadap PDB sebesar 7.000 triliun. Sedangkan utang negara atau publik sudah mencapai Rp 13.500 triliun.
Ratio utang terhadap PDB : 1) Ratio terhadap utang langsung pemerintah sekitar Rp 7.000 trilyun atau sekitar 39 % 2) Ratio terhadap utang tanggung jawab negara atau utang publik (pemerintah+BUMN+BI), sekitar Rp 13.500 trilyun atau sekitar 75 %, ungkapnya.
Said berharap kondisi ekonomi Indonesia bisa keluar dari masalah krisis tersebut.
Indonesia: Defisit 4,5 % Ratio utang thdp PDB: 1) Ratio terhadap utang langsung pemerintah sktr Rp 7.000 trilyun atau sktr 39 % 2) Ratio terhadap utang tanggung jawab negara atau utang publik (pemerintah+BUMN+BI), sktr Rp 13.500 trilyun atau sktr 75 %. Semoga bisa selamat," tulisnya.
Pinjaman Rp 5,25 Triliun
Sebelumnya, Bank Dunia mengucurkan pinjaman senilai 350 juta dolar AS atau setara Rp5,25 triliun (kurs Rp15 ribu per dolar AS) kepada Indonesia. Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu, Kahkonen menyatakan, bahwa pembiayaan baru yang diberikan pada 29 Juni 2022 lalu akan mendukung peningkatan dan perlindungan pembangunan modal manusia di Indonesia.
Selain itu, dana pinjaman tersbeut akan mendukung upaya Pemerintah Indonesia melindungi masyarakat ketika kehilangan pendapatan, meningkatkan akses ke layanan kesehatan, mencegah perilaku tidak sehat, dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah.
Program ini adalah dukungan Bank Dunia yang pertama untuk kebijakan pembangunan modal manusia di kawasan Asia Timur dan Pasifik, kata Kahkonen dalam keterangannya, dilansir Antara, Rabu (6/7/2022) lalu.
Baca Juga: Ekonom: Rasio Utang Indonesia Aman untuk Pembangunan Infrastruktur
Dukungan ini merupakan pengakuan terhadap komitmen kuat Indonesia bagi kemajuan pembangunan modal manusianya, sambungnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Kahkonen, pembiayaan baru ini sejalan dengan Kerangka Kemitraan Negara (CPF) Bank Dunia untuk Indonesia selama 2021-2025, khususnya dalam membina modal manusia lewat penguatan kualitas, pemerataan gizi, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Dengan begitu, pembiayaan Bank Dunia akan mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia meningkatkan gizi ibu hamil dan mengurangi stunting pada anak, mereformasi pelaksanaan layanan terkait tuberkulosis, dan menggunakan layanan telemedicine untuk meningkatkan akses kesehatan di pedesaan dan daerah terpencil, tuturnya.
Kahkonen menambahkan, dukungan ini juga akan membantu pemerintah dalam perpajakan untuk mencegah perilaku merokok dan penggunaan tembakau demi kesehatan jangka panjang.
Kemudian, memperkenalkan asuransi kehilangan pekerjaan dengan tunjangan tunai, pelatihan, dan dukungan pencarian kerja demi membantu pekerja dan keluarganya saat mengalami tekanan ekonomi dan bencana alam.
Kegiatan ini mendukung serangkaian reformasi yang akan membantu pencapaian potensi sepenuhnya masyarakat Indonesia, ujarnya.
Baca Juga: Pemerintah Punya Utang Rp 8.000 Triliun, Tak Dibahas di Debat Cawapres?
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akan menjadi lembaga pelaksana pembiayaan Bank Dunia tersebut.
Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy mengatakan, bahwa Indonesia tengah menghadapi globalisasi dan tak ada pilihan kecuali meningkatkan human capital competitiveness.
"Bangsa yang akan bertahan, menang, dan sukses dalam era seperti ini adalah bangsa yang berpengetahuan dan berketerampilan, memiliki pengetahuan dan keahlian, serta berkarakter kuat, kata Muhadjir
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
