Oligarki Merajalela, Pengamat: Sinyal Bahaya Kekuasaan

Optika.id - Pengamat politik Universitas Airlangga, Aribowo menganggap fenomena oligarki akhir-akhir ini mulai muncul akibat kekuasaan dikuasai oleh sekelompok orang. Apalagi banyak partai politik dikuasai oleh segelintir orang saja.

Baca Juga: Pengamat Politik Sebut Pilkada Bukan Pesta Rakyat, tapi Pesta Elite Parpol

"Kalau misalnya partai politik itu biasanya dikuasai atau dipimpin oleh orang yang itu saja, sama seperti konsep oligarki tersebut," kata Aribowo dalam Rapat Kerja Wilayah BEM SI Jawa Timur di Gedung Kuliah Bersama, Jumat (22/7/2022).

"Oligarki mengatur semuanya dan sebagainya. Sehingga mengatur siapa yang harus tetap berkuasa dan siapa yang harus tidak berkuasa. Meskipun sebetulnya realita politik itu tidak sesederhana itu, Jadi tidak otomatis orang yang punya uang, kekuatan materil bisa langsung menentukan kekuasaan negara. Tapi pada batas-batas tertentu iya dan ada yang tidak," sambungnya.

Aribowo menyebut kekuatan yang dimiliki oligarki tersebut tak ubahnya seperti pistol pada tentara atau polisi.

"Ada namanya sumber power, sama seperti senjata pada tentara dan polisi punya sumber power yang memiliki kekuasaan. Akan tetapi baik tentara atau polisi tidak boleh menembak sembarangan, kecuali dalam kondisi darurat," kata Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga.

"Dalam sejarah kekuatan politik mahasiswa. Mahasiswa adalah kekuatan oposisi negara yang konsisten, sejak mulai lahir sampai sekarang. Dan mahasiswa tidak memihak satu kelompok tertentu. Jadi ketika unjuk rasa besar-besaran, Memang ada mahasiswa dari kelompok tertentu atau bagian pemerintah. Tetapi ketika unjuk rasa besar biasanya mahasiswa menjadi kekuatan otonom," imbuhnya.

Lebih lanjut, Aribowo menyoroti gerakan yang selama ini mahasiwa lakukan merupakan murni gerakan sosial dan kekuatan oposisi bagi pemerintahan yang sesungguhnya.

Baca Juga: Analis Sebut Wajar PDIP Tak Bersama Anies, Bukan Elektoral Penentu Utama

"Karena itu ketika demo mahasiswa berlangsung seperti Undang-Undang Cipta Kerja, KPK, Tiga Periode Presiden, dan yang terakhir IKN. Hal itu menyebabkan mahasiswa sebagai kekuatan moral," ucapnya.

"Mahasiswa menjadi konter kekuatan hegemoni negara, yang mengkonter pikiran-pikiran negara yang seluruh masyarakat akan dihegemonikan. Bayangkan rezim sekarang menguasai 84 persen orang di DPR, sudah tidak bisa apa-apa. Kalau DPR sudah tidak bicara apa-apa itu sangat berbahaya dan tidak berkembang," imbuhnya.

Aribowo menyinggung keberadaan media di masa sekarang yang tidak memiliki kontrol sosial akan pemerintahan, menjadi sinyal bahaya bagi demokrasi di masyarakat.

"Kalau media massa mainstream dan non mainstream itu sudah satu irama dengan rezim itu selesai," pungkasnya.

Baca Juga: Pengamat Sebut Anies Segera Gabung Partai, Tak Selamanya Bisa Independen!

Reporter: Denny Setiawan

Editor: Pahlevi 

Editor : Pahlevi