Optika.id - Dr Mulyadi, Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia membocorkan teori agar kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi dicabut. Yakni, memastikan kekuasaan jatuh sehingga menjadi ancaman bagi pemerintah.
Hal tersebut dikatakannya dalam acara diskusi publik bertajuk "BBM Naik, Rakyat Menjerit" yang diselenggarakan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) seperti dikutip Optika.id dari channel YouTube FNN TV, Kamis, (15/9/2022).
Baca Juga: Pengamat Angkat Bicara Soal Mispersepsi Subsisi BBM
Untuk itu kata Mulyadi, meskipun masyarakat berdemo menolak kenaikan harga BBM, pemerintah tidak akan mencabutnya jika merasa tidak adanya ancaman.
"Ya karena itu kalau anda mau demo, pastikan bahwa kekuasaan tuh jatuh, kalau tidak jatuh ndak ada gunanya bagi mereka. Ini teori ya, pembahasan teoritisnya seperti itu," tegasnya.
Mulyadi mengatakan, dirinya belakangan ini melihat adanya kegelisahan di kalangan masyarakat yang mempertanyakan kerja dunia perguruan tinggi atas kenaikan harga BBM.
"Apakah ilmu-ilmu yang ada itu bisa membebaskan kami? Sebenarnya bisa pak, saya akademisi ilmu politik, kalau ilmu saya diterapkan dengan baik, saya yakin itu, saya yakin sekali negara ini bisa baik. Cuma saya bilang tadi, ilmu politik itu dengan politik itu berbeda, bertolak belakang itu," tukasnya.
Mulyadi menjelaskan, praktik politik yang terjadi tidak ada satu pun yang cocok dengan ilmu-ilmu politik yang diajarkan para akademisi di perguruan tinggi.
"Jadi betul-betul kamu gelisah pak, kami gelisah, sama gelisahnya kira-kira teman-teman di Fakultas Hukum, melihat Hukum itu hanya baik di Fakultas Hukum di meja studi," tandasnya.
Dia menuturkan, terkait apa yang dipraktikkan negara selama ini. Mulyadi menyebut, ada satu paham yang berkembang, yakni paham liberalisme.
Teori Liberalisme
Dia pun menyampaikan satu teori liberalisme, yakni berbunyi "banteng-banteng yang cacat yang sudah tua sakit-sakitan itu harus mati".
"Saya menghaluskan ini, sebenarnya dia mau bilang, 'orang tua yang tidak ada manfaatnya mati aja'. Dia cuma mengatakan banteng-banteng yang cacat, sakit-sakitan yang sudah tua, itu gak ada gunanya anda hidup, kalau anda hidup hanya membebani generasinya, karena itu sebaiknya anda meninggal, sebaiknya anda mati," jelasnya.
"Kalau anda mati ada dua surga yang saudara dapat. Surga yang pertama tadi karena penderitaannya sudah berakhir, dan surga yang kedua karena memberikan kesempatan kepada generasinya untuk berkembang. Nah karena itu, teori ini menjelaskan," sambungnya.
Selanjutnya kata Mulyadi, liberalisme yang masuk dalam ilmu sosial wujudnya adalah individualisme. Sehingga, jika masuk dalam dunia politik, lahir yang namanya demokratisme.
"Demokrasi merupakan paham yang menganggap bahwa apa yang disepakati secara umum mau ditentang sama masyarakat atau tidak, ndak peduli, karena itu landasan hukum," tukasnya.
"Demo anti BBM seharusnya dilakukan dengan memastikan kekuasaan jatuh. Indonesia telah memasuki tahap neoliberalisme, di mana aparat negara dijadikan sebagai alat namun dianggap sah karena hukum membolehkan. Dan BLT dijadikan suap politik sehingga rakyat tidak melawan," imbuhnya.
Dampak kenaikan harga BBM pun dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai macam profesi. Seluruhnya merasa hidup makin sulit pasca kenaikan yang dipaksakan itu.
Baca Juga: Dampak Kenaikan BBM, Pemkab Sidoarjo Gelontorkan Bansos Senilai Rp4,6 Miliar
Diketahui, diskusi ini menghadirkan narasumber ternama, di antaranya Marlan Infantri Lase (Serikat Petani Indonesia), Anthony Budiawan (Pengamat Ekonomi), Dr. Mulyadi (Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia), Alvino Antonio (Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional) dan dimoderatori oleh Hersubeno Arief wartawan senior FNN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
[caption id="attachment_40447" align="aligncenter" width="640"]
Narasumber diskusi publik bertajuk "BBM Naik, Rakyat Menjerit" yang diselenggarakan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).[/caption]
Sulitnya Bertani
Pada kesempatan tersebut, Marlan Infantri Lase yang pernah menjadi petani jagung dari Nias, Sumatera Utara, mengungkapkan sulitnya bertani saat terdampak kenaikan harga BBM.
"Segala kebutuhan tani berupa pupuk, benih, hingga pestisida bergantung pada produksi korporasi. Ditambah dengan ditariknya subsidi pupuk," ujar Marlan.
Kemudian, Alvino Antonio berbicara dari sudut pandang peternak yang mengakui naiknya harga BBM tidak sepenuhnya mempengaruhi harga jual ayam dan telur. Usaha mereka dikuasai oleh Penanaman Modal Asing (PMA) sehingga peternak tidak mempunyai kedaulatan untuk menentukan harga.
"Meskipun Permendag menyepakati harga acuan, namun tetap tidak berpengaruh," keluhnya.
Kenaikan Pendapatan Pemerintah Tak Sebanding dengan Kesulitan Rakyat
Baca Juga: Tingkat Kepuasan Publik Menurun, PKS Soroti Hal ini ke Jokowi
Sementara itu, pengamat ekonomi Anthony Budiawan mengutarakan, John Lock tahun 1600-an memaparkan soal kepemilikan lahan yang diberikan kepada orang yang bisa menggarap seoptimal mungkin.
Namun, sekarang dia melihat lahan yang seharusnya menjadi hak putra daerah, namun terpinggirkan oleh korporasi yang masuk.
"Terdapat 138,9 juta rakyat miskin di Indonesia. Penderitaan masyarakat pasca pandemi Covid-19 dengan APBN defisit sebanyak Rp 1.200 triliun, pemecatan buruh hingga kenaikan harga BBM jelas mencekik rakyat bawah seperti petani, nelayan, dan peternak," cetusnya.
Di samping itu, kenaikan pendapatan pemerintah pasca kenaikan BBM hanya berjumlah Rp 31,75 triliun. Namun berdampak sangat besar terhadap kesulitan rakyat.
"Kenaikan harga BBM tidak adil dikarenakan tidak adanya transparansi dan perhitungan kenaikan harga yang fair. Kenaikan BBM telah melukai rakyat banyak dengan segala permasalahan yang ditimbulkan," pungkasnya.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
