Optika.id - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memrediksi anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) masih akan didominasi oleh kader partai politik (parpol). Sebab ia menduga ada kepentingan dari setiap parpol untuk menempatkan kadernya di BPK.
"Tidak ada harapan bahwa anggota BPK akan dipilih dari mereka yang profesional. Anggota BPK masih akan didominasi oleh mereka yang bermodalkan KTA Parpol," papar Lucius dalam keterangan tertulis, Senin (19/9/2022).
Baca Juga: Tiba-Tiba Artis Nyaleg, Kaderisasi Parpol Terlalu Buruk?
Lucius menyayangkan hal ini sebab menurutnya, seharusnya anggota BPK ini dipilih dari para professional. Dia menilai, anggota BPK harusnya memahami urusan audit keuangan sebagai tugas utama BPK yang telah diamanatkan dalam undang-undang (UU).
"Intinya mereka yang mau dititipkan pesan parpol atau mereka yang mampu membayar suara anggota demi mendapatkan jabatan anggota BPK," cetus Lucius.
Lucius menduga hal tersebut muncul pasca minimnya partisipasi publik terhadap pemilihan calon anggota BPK 2022 sampai 2027. Dia menuding jika Komisi XI DPR RI menjadwalkan fit and proper test secara mendadak pada calon anggota BPK pada Senin (19/9/2022) hari ini.
Dirinya juga mengungkap bahkan sampai saat ini proses pendaftaran sampai serangkaian seleksi terhadap para calon tak pernah diungkap secara transparan ke publik oleh DPR. Lucius menilai jika hal tersebut janggal sebab proses seleksi anggota BPK tanpa melibatkan publik.
Adapun minimnya keterlibatan publik dalam proses pemilihan anggota BPK ini menurut Lucius disengaja oleh DPR. Sebab, akan aada politik kepentingan yang mendasari terpilihnya para anggota BPK nantinya.
"Dari beberapa kali proses pemilihan anggota BPK sebelumnya, diduga bahwa minimnya pelibatan publik nampak merupakan sesuatu yang disengaja oleh DPR agar keterpilihan anggota BPK didominasi oleh kader parpol," papar dia.
Minimnya pelibatan publik pada seleksi anggota BPK ini menurutnya menjadi celah empuk bagi proses seleksi yang tidak kompeten. Menurutnya, tahapan seleksi terkesan penuh sandiwara dan formalitas belaka untuk sekadar menunjukkan jika proses seleksi telah ada dan memenuhi syarat formil.
Selain urusan titip menitip yang sarat unsur kepentingan politis pada calon anggota BPK, Lucius menyebut jika proses yang minim partisipasi publik tersebut rawan menjadi ajang pemilihan yang transaksional. Proses pemilihan yang transaksional akan menjadikan uang atau modal dengan jumlah terbesar yang akan menentukan hasil akhir.
"Dengan modal proses serupa yang dilakukan oleh DPR saat ini, maka potensi hasil akhir berupa terpilihnya anggota BPK yang berlatarbelakang kader parpol merupakan sesuatu yang hampir pasti terjadi," tegas Lucius.
DPR Dinilai Tak Punya Komitmen
Baca Juga: Soal Kasus Dana Hibah Jatim, BPK Akan Segera Rilis Temuannya
Atas dasar tersebut, Lucius juga menuding DPR sesungguhnya tidak pernah ingin melihat uang negara atau uang rakyat digunakan dan dimanfaatkan secara bertanggungjawab oleh para pejabat negeri ini. Menurutnya, DPR tidak memiliki komitmen dalam pengawasan anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, bagi Lucius, pemilihan anggota BPK ini berpengaruh terhadap penentuan kredibilitas kinerja dari BPK yang diragukan hasil kerja dan auditnya.
"Predikat yang diberikan BPK akhirnya hanya menjadi semacam dekorasi yang penting untuk pencitraan tetapi buruk untuk pengelolaan keuangan negara," imbuh Lucius.
Dirinya juga berharap agar DPR memenuhi semua komitmen yang telah mereka katakan terhadap pengelolaan keuangan negara secara bertanggungjawab dengan memastikan pimpinan BPK diisi oleh pihak-pihak yang professional, bukan sekadar modal KTA Parpol atau titipan belaka.
"Keberadaan semakin banyak wakil parpol di BPK akan menggerogoti wibawa dan kredibilitas hasil kerja BPK ke depannya," tandas Lucius.
Untuk diketahui Komisi XI DPR pada siang ini akan menyelenggarakan uji publik kelayakan terhadap calon anggota BPK periode 2022-2027. Ada sembilan calon anggota BPK yang akan menjalani fit and proper test pada hari ini.
Baca Juga: Jelang Tahun Pemilu, Formappi Khawatir Kinerja DPR Turun
Dari sembilan calon anggota BPK, empat di antaranya merupakan politisi. Ada tiga nama dari Partai Golkar, yaitu Ahmadi Noor Supit, Izhari Mawardi, dan Abdul Rahman Farizi dan satu dari Partai Demokrat yaitu Wahyu Sanjaya.
Lima nama lainnya adalah Nugroho Agung Wijoyo (Kemenkeu), Rachmat Manggala Purba (konsultan), Tjipta Purwita (Mantan Dirut Inhutani), Dori Santosa (BPK), Erryl Prima Putera Agoes (Kejagung).
Sebelumnya, Komisi XI DPR juga memilih empat dari lima anggota BPK dengan latar belakang politisi. Hanya satu yang terpilih dari kalangan luar politisi, namun itupun masih pejabat BPK.
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
