Optika.id - Hubungan antara PDI Perjuangan atau PDIP dengan Partai NasDem memanas. Setelah NasDem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Calon Presiden yang akan diusung NasDem pada 2024 mendatang. Hubungan keduanya memanas setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir NasDem usai deklarasi capres tersebut.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, mengatakan, sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada Nasdem seharusnya tak perlu terjadi. Sebab masing-masing partai independen dalam menentukan capres yang akan diusungnya.
Baca Juga: PDI-P: Tak Ada Kader di Kabinet Prabowo, Tapi Dukung Kedaulatan dan Kebijakan Positif
"Tentu aneh kalau Hasto yang justru kebakaran jenggot terhadap Nasdem. Padahal, posisi Nasdem dan PDIP di koalisi setara. Apalagi Jokowi sendiri tidak berekasi apa-apa," kata Jamiluddin, dalam keterangannya, Jumat (14/10/2022).
Jamiluddin mengatakan, Hasto tampaknya tidak bisa membedakan Nasdem dalam koalisi mengusung Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2019 dan Nasdem akan mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Menurutnya, Ketum NasDem sendiri sebelumnya sudah meminta izin ke Jokowi untuk mendukung Anies di 2024.
"Bahkan menurut Surya respon Jokowi cukup baik. Jadi, Nasdem melalui Surya sudah permisi kepada Jokowi terkait pencapresan Anies. Karena itu, tidak ada etika politik yang dilanggar Nasdem, termasuk keberadaannya di koalisi partai pendukung Jokowi," kata Jamiluddin.
Lagi pula, lanjut Jamiluddin, Partai Nasdem juga sudah menyatakan tetap komit mendukung pemerintahan Jokowi hingga tahun 2024. Hal ini juga dapat diartikan bahwa Nasdem tidak akan meninggalkan Jokowi dari koalisi yang sudah disepakati.
"Jadi, Hasto tidak berhak menyindir apalagi menganggap Nasdem sudah tak layak ada di koalisi. Hanya Jokowi yang seharusnya berhak menyatakan partai mana yang masih berhak dan tidak berhak di koalisi pemerintahannya," ujar Jamiluddin.
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melontarkan sindiran mengenai langkah Partai NasDem yang mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Dalam acara perayaan HUT ke 77 TNI di DPP PDIP, Jakarta kemarin, Hasto menceritakan peristiwa perobekan warna biru dalam bendera Belanda di Hotel Yamato.
Dikonfirmasi setelah acara, Hasto menjelaskan lagi terkait peristiwa di Hotel Yamato itu dimana biru dari bagian bendera Belanda disobek. Dia lalu mengaitkan warna 'biru' di pemerintahan Presiden Jokowi.
"Itu di Hotel Yamato, dimana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri," kata Hasto.
Perbincangan Publik
Kabar perseteruan Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jadi perbincangan publik.
Arsul Sani selaku Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akui tak menampik bila Partai NasDem dan PDIP saat ini tengah berseteru.
Baca Juga: Suyoto: Nasdem Tidak Mengusung, Tidak Elok Mengambil Jatah Menteri
Asrul Sani bahkan membenarkan, bila ada ketegangan yang terjadi antara PDI Perjuangan dengan Partai NasDem.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketegangan itu pun terjadi, setelah Partai NasDem deklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pemilu 2024.
Diterangkan Asrul Sani, perseteruan antara Partai NasDem dengan PDIP tersebut tak bisa dipungkiri lagi.
"Tidak bisa dipungkiri, publik menangkap ada ketegangan antara PDIP dan NasDem bahkan sejak sebelumnya deklarasi AB (Anies Baswedan) sebagai capres Nasdem."
"Eskalasinya meningkat pascadeklarasi tersebut," kata Arsul kepada wartawan, Kamis (13/10/2022).
PPP, kata Arsul, tak mempermasalahkan deklarasi yang dilakukan oleh Partai Nasdem itu.
Baca Juga: NasDem Tidak Mau Masuk Kabinet Prabowo, Meskipun Bukan Oposisi
Arsul mengatakan, setiap partai politik harus saling menghargai dan menghormati setiap kebijakan internal partai masing-masing.
"Namun PPP justru ingin apresiasi apa yang disampaikan Mbak Puan dan Pak Airlangga Hartarto kalau deklarasi itu sebagai artikulasi demokrasi yang biasa dan wajar saja," ucapnya.
"Karenanya bagi PPP, soal sikap NasDem yang mencapreskan AB tersebut seyogyanya tidak perlu kemudian merusak hubungan antarparpol koalisi pemerintahan," tandasnya.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
