Optika.id - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengatakan bahwa ada ketidakefektifan anggaran dalam mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Menurutnya, dana sebesar Rp431,3 triliun yang dianggarkan oleh pemerintah tiap tahunnya hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,6% saja.
Dari 10,14% angka kemiskinan penduduk Indonesia di bulan Maret tahun 2021, Menpan RB Azwar Anas mengatakan bahwa angka tersebut hanya berkurang menjadi 9,54% saja di bulan Maret tahun 2022. Padahal, anggaran fantastis senilai Rp431,3 triliun tersebut digelontorkan untuk 65 program dengan 128 kegiatan di 16 kementerian/lembaga.
Baca Juga: Bijakkah Solusi Dana Desa Rp5 Miliar yang Ditawarkan Cak Imin?
Padahal hampir Rp500 triliun. hanya nol koma sekian persen. Kenapa? Karena programnya tidak menyambung dengan program prioritas Bapak Presiden, ujar dia, dalam Grand Launching dan Talkshow Reformasi Birokrasi Tematik di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang dipantau virtual, Jumat (21/10/2022).
Azwar menduga kegagalan tersebut akibat dari salah urus anggaran sehingga dampaknya terhadpa pengurangan angka kemiskinan sangat kecil. Mereka hanya terjebak dalam kegiatan dan seremonial belaka.
Anas mengatakan, ada keinginan dari para pengguna anggaran ini untuk digunakan meski tidak berdampak pada program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, anggaran ini harus dihabiskan pada akhir tahun.
Keterbatasan waktu tersebutlah yang rawan dengan penyelewengan dan tidak optimalnya program pengentasan kemiskinan di daerah-daerah.
Program Presiden adalah penanganan kemiskinan, tapi kegiatannya Kementerian/Lembaga studi banding tentang kemiskinan, kegiatannya seminar tentang kemiskinan. Akhirnya anggarannya tidak langsung ke penanganan kemiskinan, ujar Anas.
Baca Juga: Bagi Anies, Atasi Kemiskinan Tak Selalu Bansos
Anas pun menyatakan bahwa Kemenpan RB bakal membenahi reformasi birokrasi untuk mengintervensi serta memperbaiki aspek tata kelola dalam upaya pengentasan kemiskinan. Upaya tersebut antara lain melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan regulasi, perbaikan data, formulasi program dan kegiatan, sehingga lebih tepat sasaran dan penyediaan dukungan teknologi informasi juga dilakukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anas menyinggung tentang program yang dinilai tidak efektif, yakni studi banding tentang kemiskinan. Menurutnya, program menurunkan kemiskinan secara langsung ialah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat.
Maka investasi kita tumbuhkan, izin investasi harus dipermudah. tidak perlu dipersulit, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah harus mempercepat izin-izin yang ada di daerah supaya terbit. Sehingga, tidak ada hal-hal yang kecil yang mengganggu bagi terbitnya izin investasi, ucap dia.
Baca Juga: Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dinilai Rasional
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
