Optika.id - Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai jika gelombang PHK akan terus terjadi di berbagai perusahaan layanan digital. Apalagi, saat ini ekonomi dunia sedang terancam resesi ekonomi global yang membuat persaingan pencarian dana serta investor yang kian ketat. Oleh sebab itu, dia menyarankan agar para founder dan CEO perusahaan digital harus bersiap menghadapi tekanan yang lebih besar.
Tak hanya itu, dia juga menyerukan agar pemerintah harus mulai mengatur model-model bisnis e-commerce dan ride-hailing yang melakukan promo serta diskon besar-besaran untuk mempertahankan ekosistem market share.
Baca Juga: Merunut Daftar Panjang Program Jokowi yang Bermasalah: Dari Kereta Cepat Hingga Reforma Agraria
Menurut Bhima, apabila pemerintah tak segera membuat regulasi tersebut, maka dampaknya akan membuat persaingan usaha sektor digital menjadi kurang sehat. Konsumen baru bisa tergoda dengan promo, tetapi perusahaan tidak bisa terus menerus melakukan promo berulang kali.
"Apalagi ketika pendanaan berkurang dan yang dikejar hanya valuasi, promo dan diskon yang ditawarkan hanya akan menjadi jebakan keuangan. Harusnya perusahaan digital lebih mendorong perlombaan fitur yang memang dibutuhkan oleh konsumen," ujar Bhima kepada Optika.id, Senin (21/11/2022).
Tak hanya itu, pemerintah juga harus turun tangan untuk memastikan agar korban PHK, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak yang diputus masa kerjanya wajib mendapatkan berbagai haknya sesuai dengan serangkaian peraturan ketenagakerjaan.
Bahkan, ujar Bhima, dalam skala PHK yang massif di suatu wilayah, maka seharusnya Kementerian Ketenagakerjaan seharusnya membuat dan membuka posko untuk menampung aspirasi atau laporan jika ada hak pekerja yang tidak dibayar penuh atau ditangguhkan, seperti pesangon dan lain sebagainya.
"Pemerintah juga perlu mempersiapkan lapangan kerja baru, sebagai contoh korban PHK startup bisa diserap ke anak cucu BUMN untuk menghindari pelemahan keahlian akibat high-skill worker menganggur terlalu lama. Sementara Indonesia diperkirakan masih memiliki gap kekurangan 9 juta tenaga kerja di ekosistem digital," ucap Bhima.
Baca Juga: Digitalisasi Bikin Masyarakat Doyan Pinjol
Sementara itu, dari sisi perusahaan atau pemberi kerja Bhima menyarankan agar perusahaan juga bisa memberikan pembekalan literasi keuangan untuk karyawan. Tujuannya agar karyawan bisa menyeimbangkan keuangan mereka dengan gaya hidup mereka, sekaligus mereka memiliki rencana tujuan keuangan ke depan jangka panjang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan begitu, karyawan juga bisa terarah dalam pengelolaan keuangan jika terjadi PHK. Karyawan juga tidak panik karena keuangan mereka masih terkontrol karena sudah terliterasi dengan baik. Utang konsumtif dan berlebihan pun bisa dihindari.
Apalagi, Survei Inklusi Keuangan Indonesia yang dilakukan oleh OJK pun menunjukkan inklusi keuangan di Indonesia mencapai 85,10%, dan indeks literasi keuangan mencapai 49,68%. Maknanya, masih ada sekitar 50% masyarakat yang dirasa belum mampu membuat keputusan keuangan dengan percaya diri. Bagaimanapun, tutur Bhima, bersiap payung sebelum hujan merupakan mitigasi yang sangat baik untuk dilakukan.
Tanpa adanya literasi keuangan, karyawan bisa kurang bijak dalam mengendalikan kebutuhan, keinginan, dan anggarannya, serta rencana investasi yang kurang. Makanya, karyawan perlu dibekali hal itu untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang merugikan karyawan, seperti PHK, jelas Bhima.
Baca Juga: Jelang Pemilu Investasi Turun, CELIOS: Jangan Banyak Drama!
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
