Optika.id - Peneliti INDEF, Nailul Huda menanggapi positif rencana penyesuaian penyelenggaraan Kartu Prakerja ada tahun depan kembali ke skema normal. Dalam rencana tersebut dia berharap agar hal ini bisa memupuskan sorotan negatif terhadap program ketenagakerjaan itu.
Sebelumnya, Nailul mengkritik pelatihan online dalam program tersebut yang dibanderol dengan nilai Rp1 Juta hanyalah kedok bagi-bagi uang secara Cuma-Cuma kepada para penyelenggara pelatihan online. Hitungannya, biaya pelatihan individu dengan skema ini mestinya tidak sampai menyentuh angka Rp1 Juta per orangnya.
Baca Juga: INDEF: Kerugian Ekonomi RI Akibat RPP Kesehatan Tembus Rp103 Triliun
Oleh karena itu, dia mengingatkan agar seluruh pihak tidak mempunyai ekspektasi yang terlalu besar dengan berbagai pelatihan virtual yang dibanderol seharga Rp1 juta tersebut. Apalagi, saat ini banyak pelatihan serupa yang gratis di banyak situs video atau platform tertentu.
Pada 2020-2022, ini (Kartu Prakerja) masih menjadi abu-abu apakah bantuan sosial apa pelatihan. Makanya dengan kembali ke pelatihan secara offline, itu sesuatu yang bagus, ujar Nailul kepada Optika.id, Senin (21/11/2022).
Nailul menegaskan, penyelenggara Kartu Prakerja bersama dengan pemerintah juga harus menyesuaikan permintaan industri kerja. Upaya tersebut bisa ditempuh melalui survei kepada sejumlah bisnis dan industri. Hasil survei tersebut nantinya bisa menjadi acuan dalam menambah program dan menghilangkan sesuatu yang tak perlu.
Di satu sisi, dia mendukung penuh alokasi bantuan Kartu Prakerja yang disiapkan oleh pemerintah dengan menitikberatkan dominasi besaran biaya pelatihan dibandingkan sebagai insentif seperti yang terjadi selama ini. Maka dari itu, sejak awal dia mengaku mendukung penuh program prakerja di masa pandemi agar lebih fokus pada program bansos saja.
Kalau 2023, tampaknya (alokasi) sudah dibalik, dan lebih besar untuk biaya pelatihannya. Ini sesuatu yang positif, kata Nailul.
Baca Juga: Menimbang Untung Rugi Magang Kampus Merdeka, Benarkah Efektif Atasi Pengangguran?
Tak hanya itu, Nailul juga menyinggung bahwa penyelenggara mesti melakukan beberapa pembenahan terkait dengan program ini dengan memaksimalkan pelatihan yang ada. Dia mencontohkan, keberadaan pelatihan dengan skema bootcamp yang mengharuskan peserta untuk mengikuti pelatihan secara fokus dan intens merupakan pilihan yang tepat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baginya, konsep pelatihan kartu prakerja yang didesain secara hybrid di tahun 2023 nanti tidak menimbulkan masalah berarti. Dengan catatan, kemampuan peserta semakin meningkat agar dapat diterima di industri-industri pekerjaan.
Terkait penyaluran kerja, dia mengusulkan adanya distribusi pekerja terstruktur oleh pelaksana Kartu Prakerja maupun pemerintah. Peserta yang benar-benar mengikuti dan menyelesaikan pelatihan bisa disalurkan ke dunia kerja. Yang tidak, ya tak perlu diprioritaskan.
Pokoknya, hanya mereka yang serius meningkatkan skill yang memiliki masa depan yang cerah berkat kartu prakerja, pungkasnya.
Baca Juga: Kritik Program Makan Siang Gratis: Tidak Realistis dan Rentan Dikorupsi
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
