Soal Pernyataan Benny, Pengamat: Pejabat Harus Merangkul Bukan Memukul!

Optika.id - Pengamat politik Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya, Umar Sholahudin mengaku sangat prihatin dengan pernyataan Kepala BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Benny Ramdhani. Dia menilai pernyataan Benny sangat provokatif dan sangat tidak patut dikeluarkan oleh seorang pejabat negara.

"Sifat dan tindakan pejabat harus merangkul, bukan memukul. Pernyataan Benny laiknya preman kampung yang mengancam dan mengajak perang dengan rakyatnya sendiri. Seorang pejabat yang digaji dengan uang rakyat, tapi omongannya provokatif," kata Umar pada Optika.id, Selasa (29/11/2022).

Baca Juga: Aneh! Jelang Lengser Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, tapi Negara Bakal Ambruk

Pernyataan tersebut, kata Umar, dapat merusak rasa persatuan dan kesatuan anak bangsa. Dan mengandung sikap intoleran bahkan kebencian dengan sesama anak bangsa.

"Sebagai seorang pejabat negara, seharusnya Benny harus prudent, jaga sikap, ucapan dan tindakan, jangan sampai menimbulkan polemik apalagi potensi perpecahan di antara anak bangsa," tutur alumnus Doktoral FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Airlangga ini.

Menurut Umar, pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah tidak siap dikritik dan anti kritik. Kritik dianggap sebagai musuh negara. Ini sangat berbahaya bagi demokrasi.

"Pernyataan Benny, lebih menunjukkan pernyataan 'demo crazy'. Sarat dengan kekerasan dan permusuhan," tukasnya.

"Pernyataan Benny sama saja menyebarkan permusuhan sesama anak bangsa dan berpotensi memecah belah bangsa. Karena itu, presiden Jokowi harus memberi oeringat keras terhadap anak buahnya agar lebih menjaga ucapan, sikap dan tindakannya, yakni permusuhan dan intoleran," imbuhnya.

Respons Benny

Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Ramdhani merespons beredarnya video viral yang memperlihatkan dirinya meminta izin tempur kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Benny menyebut video yang beredar tak memperlihatkan keseluruhan pembicaraan secara utuh.

Dia mengatakan potongan video diambil di sela acara relawan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno (GBK). Acara di GBK berlangsung Sabtu (26/11/2022) kemarin. Dia mengatakan percakapan dirinya dengan Presiden Jokowi tak dilakukan secara tertutup.

"Jadi itu bukan acara tertutup tapi saya yakin video itu adalah video yang tidak utuh, kalau utuh kan seharusnya keseluruhan dong, dari mulai pertama sampai selesai kurang lebih 40 menit. Harusnya, dimuat secara utuh dan yang menyampaikan aspirasi, pandangan masalah, saran, usul, kepada presiden kan tidak hanya saya," kata Benny dalam keterangannya, Selasa (29/11/2022).

Benny menyebut di pemerintahan Jokowi mungkin ada hal yang kurang. Namun, kata dia, masih ada tindakan yang terlewatkan sehingga berujung pada serangan.

"Yang kita soroti dalam perjalanan kebangsaan ini, ini sudah bukan kritik, lihat cara-cara yang mereka lakukan selama ini upaya untuk mendelegitimasi, menjatuhkan pemerintahan. Selalu dengan pola yang sama penyebaran kebencian, fitnah, adu domba antarsuku dan agama, berita-berita hoax bahkan penghinaan dan pencemaran terhadap simbol-simbol negara, presiden, ibu negara," kata Benny.

"Ini kan terus berulang, ini menjadi mesin mematikan yang terus diproduksi, yang kami menangkap ini tidak lepas dari dendam politik yang diformalin pasca Pilpres 2019," sambungnya.

Benny meluruskan narasi terkait ucapan turun ke lapangan. Menurut Benny, hal tersebut hanya gambaran semata.

"Ya itu hanya sebagai gambaran ilustrasi bahwa pertama, kalau penegakan hukum tidak jalan, kegemesan dan kemarahan kita itu kan bisa dilakukan dengan cara tadi, masa kita tidak bisa turun ke jalan? Itu hanya pesan saja, tapi yang kita dorong kuncinya penegakan hukum," katanya

Dia menegaskan jika ada seseorang yang menyerang presiden secara langsung, ada baiknya diawasi oleh penegak hukum.

"Nggak bolehlah negara ini dengan mimpi ya 275 juta anak-anak biar lebih maju, dirusak oleh sekelompok orang yang tidak pernah move on kemudian memelihara dendam yang diformalin. Kemudian terus berupaya menjatuhkan pemerintah dengan cara yang sesat," imbuhnya.

Benny Mengaku Geram

Benny mengaku geram atas serangan-serangan ke Jokowi terkait video viral meminta izin tempur. Benny heran jika dirinya tidak boleh marah karena Jokowi sudah diserang.

"Yang kita soroti dalam perjalanan kebangsaan ini, ini sudah bukan kritik, lihat cara-cara yang mereka lakukan selama ini upaya untuk mendelegitimasi, menjatuhkan pemerintahan. Selalu dengan pola yang sama penyebaran kebencian, fitnah, adu domba antarsuku dan agama, berita-berita hoax bahkan penghinaan dan pencemaran terhadap simbol-simbol negara, presiden, ibu negara," jelasnya.

Benny mengatakan tindakan seperti itu terus berulang. Hal itu yang memantik dirinya untuk bicara langsung ke Presiden Jokowi.

Baca Juga: Dosa-dosa Jokowi

"Atas dasar situasi tadi, dengan cara-cara yang menurut saya antidemokrasi bahkan merusak harmoni, bahkan menjadi ancaman perjalanan kebangsaan. Masak saya nggak boleh marah? Masak rakyat Indonesia mayoritas nggak boleh marah? Pasti marahlah," tukasnya.

"Mereka akan lebih berpikir tentang eksistensi dan keutuhan bangsa mereka dan kami pasti berpikir tentang perjalanan bangsa. Pak Jokowi bisa berakhir 2024, tapi bangsa ini harus terus berjalan siapapun pemimpinnya nanti. Cara pandang kami kan masa depan, visioner," lanjut Benny.

Benny menyebut sudah seharusnya dia yang marah atas serangan-serangan kepada presiden. Benny mengaku berpikir tentang bangsa Indonesia.

"Nah, atas situasi yang terus diganggu dengan cara-cara yang tidak benar itu, masak kita nggak boleh marah? Harusnya saya yang marah dan banyak masyarakat yang marah, harusnya dihargai dong bahwa kita masih berpikir tentang bangsa ini," kata dia.

Dari sanalah Benny kemudian memberi saran kepada Presiden. Ia meminta siapapun yang menyerang ada baiknya ditindak secara hukum.

"Katakanlah saya gemes, kita sarankan kepada pemerintah 'Pak sebaiknya hukum ditegakkan'. Itulah yang kemudian saya memberi pesan, kita ini pemenang, kita ini mayoritas, jadi kalo kita mau melakukan hal yang sama dengan mereka yang selama ini merongrong pemerintahan Jokowi dengan cara-cara yang tadi bukan kritik, kita bisa melakukan yang sama dan pasti jumlah kita lebih besar," katanya.

Benny juga merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Said Abdullah agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan relawan. Dia menyebut Said belum mengetahui isi pembicaraannya secara lengkap.

"Karena Pak Said mungkin tidak memahami secara utuh isi pembicaraan, apalagi hanya dengan modal potongan video. Jadi dimaklumi lah sama saya, pernyataan Pak Said," katanya.

Benny memaklumi jika Said beranggapan relawan menjerumuskan Jokowi. Hanya saja, jika hanya melihat potongan video, lanjut dia, publik bisa berasumsi lain.

"Dengan modal video pendek apalagi yang sudah direproduksi ya, ditambah narasi ya pasti akan implementasinya menjadi sesat. Tapi, dengan penjelasan saya tadi kan tentunya bisa menjawab ya, termasuk menjawab apa yang diduga oleh Pak Said," ungkapnya.

PDIP Minta Jokowi Tinggalkan Benny 

Baca Juga: Kunjungi Jatim, Jokowi Resmikan Flyover Djuanda dan RS Kemenkes Surabaya

Sebelumnya, PDIP merespons video viral relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta izin tempur. PDIP meminta Jokowi meninggalkan relawan tersebut.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah telah melihat video tersebut. Said menilai relawan tersebut justru menjerumuskan Jokowi. Dia mengatakan tugas presiden menyatukan semua pihak.

"Bagi saya, kepada para relawan, tolonglah sebagaimana Pak Hasto (Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto) sampaikan, jangan kemudian mendorong-dorong presiden kita kepada tempat yang tidak semestinya. Tugas presiden itu menyatukan kita semua," kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Said mengatakan Jokowi sebagai presiden harus menerima kritik yang disampaikan. Menurutnya, relawan tidak bisa meminta Jokowi untuk melawan para pihak yang berseberangan.

"Kalau ada perbedaan, ada yang kemudian mengkritik Bapak Presiden, selagi kritiknya proporsional, tidak menghina Bapak Presiden, itu harus diterima. Tidak bisa relawan meminta Bapak Presiden atau dia sendiri akan melawan atau meminta Presiden bikin undang-undang untuk mengkriminalisasi orang yang berbeda. Maka sebenarnya kalau itu dilakukan maka akan menjerumuskan Bapak presiden kita," katanya.

Terlebih, lanjut Said, Jokowi memiliki etika yang luar biasa. "Bayangin aja minta restu untuk gempur orang, ya presiden kita punya etik yang luar biasa," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.

Said pun mengungkit pencapaian Jokowi selama kepemimpinannya yang dianggap telah mengukir legacy. Said meminta Jokowi meninggalkan relawan tersebut.

"Menurut hemat saya, sudahlah, legacy-nya sudah luar biasa, soft landingnya biar enak. Kalau ada relawan 'yang seperti itu' tinggalkan saja. Itu bukan relawan itu," pungkasnya.

Reporter: Pahlevi

Editor: Aribowo 

Editor : Pahlevi