Rumor Jokowi 3 Periode Bergulir Kembali, Seberapa Kuat kah?

Optika.id - Pengamat politik Rocky Gerung menjelaskan penyebab rumor perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Jokowi 3 periode mulai beredar kembali usai sempat hilang.

Ketika membuka Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) pada Minggu (28/8/2022), Jokowi menilai bahwa aspirasi mengenai masa jabatan presiden tiga periode tidak masalah, ini tentu sempat menimbulkan kehebohan.

Baca Juga: Aneh! Jelang Lengser Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, tapi Negara Bakal Ambruk

"Sebetulnya soal perpanjangan itu udah mulai surut, karena itu terakhir kita lihat musra-musra itu udah ya makin sedikit," ungkap Rocky Gerung seperti dikutip Optika.id dari akun YouTube-nya Rocky Gerung Official, Rabu (30/11/2022).

Namun, usai bakal capres Partai Nasdem, Anies Baswedan mulai berkeliling ke berbagai daerah, istana mulai khawatir, sehingga isu perpanjangan jabatan Jokowi mulai muncul kembali.

"Tetapi begitu Anies beredar ke seluruh Indonesia, itu cemas lagi istana, jadi sebetulnya itu reaksi terhadap blusukan Anies yang diterima dengan gegap gempita," ujarnya.

Padahal Anies Baswedan baru mendatangi tiga provinsi, namun reaksi istana tidak biasa.

Menurut Rocky, hal ini disebabkan istana telah tahu dampaknya.

"Anies baru masuk tiga provinsi udah gegap gempita, dan bagi istana dia bisa hitung yang disebut continuous efek ini," ucapnya.

"Efek berantai ini menggerus separuh Indonesia itu diasuh oleh relawan Anies, ya udah Pemilu udah selesai sebenernya, kan ini euforia, euforia susah untuk dipahami," tukasnya.

Jokowi 3 Periode Belum Tertutup

Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menilai isu Joko Widodo atau Jokowi 3 periode belum tertutup. Menurut dia, peluang amandemen untuk mewujudkan hal tersebut tetap ada. Berkaca dari kondisi sekarang, menurut Mardani, hal ini membahayakan.

Rapat gabungan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah telah menyetujui rencana menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tanpa melalui amandemen UUD 1945. Namun, partai-partai belum menyepakati bentuk payung hukumnya. Adapun Badan Pengkajian MPR mengusulkan PPHN dihadirkan lewat konvensi ketatanegaraan.

"Isu 3 periode tidak tertutup, tetap kita khawatir apalagi ada pintunya tuh, konvensi ketatanegaraan, PPHN itu. Artinya peluang amandemen tetap ada, dan kalau amandemen ada dengan kondisi yang sekarang yang agak tidak imbang, berbahaya, kata Mardani dalam keterangannya, Rabu (30/11/2022).

Adapun gerakan relawan yang terus menggaungkan Jokowi 3 periode dilihat Mardani malah jalan terus. Menurut dia, urusan calon presiden 2024 baiknya diserahkan kepada partai politik. Dia menolak jika pembahasan tiga periode dilakukan pada 2024. Menurutnya gagasan tersebut salah secara etika dan menyesatkan.

"Kalau mau pembahasan tiga periode, jangan yang 2024. Nanti, biar fair-lah kia. Kita tidak boleh membahas sesuatu yang dampaknya kepada diri kita. Tapi kalau 2024, buat saya abuse of power," ujar Mardani.

Mardani menyarankan agar Jokowi tidak melulu sibuk dengan relawan mendekati Pilpres 2024 ini. Menurut dia, Presiden mesti berfokus menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara.

"Haknya semua untuk berkumpul dan berserikat, tetapi sebagai Presiden, mendekati Pilpres 2024, jangan lagi sibuk dengan relawan. Sibuk fokus melaksanakan tugas sebagai Presiden dan Kepala Negara, kata Mardani.

Dia mempertanyakan kehadiran Jokowi dalam acara tersebut. Menurut Mardani, kedatangan Jokowi malah menjadi cap stempel bahwa gerakan yang digaungkan relawan, yakni tiga periode, merupakan gerakan yang dilegalkan.

"Presiden itu Kepala Negara loh. Gerakan-gerakan yang membuat negara ini turun kelasnya harusnya ditolak sama Presiden, katanya.

Mardani menjelaskan, tugas Jokowi pada 2024 sudah usai. Dia menilai kegiatan relawan seperti Nusantara Bersatu kemarin malah mencoreng kinerja Jokowi.

"Pak Jokowi mau apalagi, kan sudah selesai. Tugasnya beliau 10 tahun menjadi Presiden itu, kalau dia khusnul khotimah, itu kontribusi terbesar beliau. Jangan dicoreng dengan kegiatan relawan seperti ini, kata Mardani.

Jokowi Minta Pembangunannya Dilanjutkan

Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri acara relawan dengan tema Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno Jakarta. Dia berseru bahwa pembangunan yang selama ini dibangun pada masa kepemimpinannya harus dilanjutkan. Hal ini juga meliputi reputasi global.

Baca Juga: Dosa-dosa Jokowi

Oleh sebab itu, pembangunan yang sudah kita lakukan, reputasi global yang sudah kita raih, harus kita lanjutkan, setuju? Dilanjutkan sampai 2029, setuju? ujar Presiden Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan rakyat agar tidak salah pilih. Jokowi mengatakan pemimpin yang harus dipilih di pilpres 2024 nanti, harus merakyat. Presiden juga meminta relawan untuk hati-hati memilih pemimpin yang berwajah cling.

Saya ulang. Jadi, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya cling, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya hati-hati, bebernya.

Merujuk Jokowi Sendiri

Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 Timothy Ivan Triyono memaknai pernyataan Presiden Jokowi pada gelaran acara tersebut, merujuk pada sosok Jokowi itu sendiri.

"Kalau menurut saya, pernyataan beliau terkait kriteria calon presiden 2024 nanti adalah sinyal kuat atau kode bahwa sosok tersebut adalah Pak Jokowi sendiri ya. Terutama mengenai wajah berkerut dan pemimpin merakyat. Kita semua tahu, bahwa pemimpin yang lahir dari rakyat itu ya Pak Jokowi, ujar Timothy, Rabu (30/11/2022).

Lebih lanjut, Timothy kembali menanggapi pernyataan Presiden Jokowi terkait keberlanjutan pembangunan hingga 2029. Menurutnya, tanda Jokowi 3 periode kian menemui titik terang.

Saya rasa itu sudah sangat jelas ya, yang beliau sampaikan terkait pembangunan harus dilanjutkan hingga 2029 adalah tanda bahwa Jokowi satu kali lagi atau Jokowi 3 periode. Tentu, hal ini menjadi angin segar bagi perjuangan kami di Jokpro 2024, ujar Timothy.

Terakhir, Timothy kembali mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung gagasan Jokowi 3 periode agar amandemen UUD 1945 terkait periodisasi jabatan presiden 3 periode dapat terwujud.

PDIP Tidak Masalah

Soal wacana Presiden Jokowi 3 periode, politisi PDIP, Deddy Sitorus menanggapi aspirasi itu tidak menjadi masalah dalam internal partainya.

Baca Juga: Kunjungi Jatim, Jokowi Resmikan Flyover Djuanda dan RS Kemenkes Surabaya

Deddy mengatakan, PDIP memiliki sikap tersendiri dalam menghadapi dinamika politik terutama terkait wacana 3 periode. Mereka tetap taat kepada konstitusi.

"Itu demokrasi suka-suka mereka aja, urusan mereka bukan urusan kita. Tapi kita punya sikap dan pendapat terhadap apa yang terjadi," kata Deddy, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (30/11/2022).

"Namanya orang bersuara silakan saja, kan konstitusi dan proses-proses politik dan undang-undang sudah berjalan jadi anggap saja kerinduan yang memang mencintai Jokowi sepenuh hati," tambahnya.

Tak hanya itu, dia menegaskan jika PDIP tidak mempermasalahkan atas munculkan kembali wacana Jokowi tiga periode. Sebab, Anggota DPR RI itu menyebut, wacana yang disampaikan relawan Jokowi hanya sebatas teriakan spontanitas semata.

Terlebih, dia menilai relawan Jokowi bukanlah bagian dari proses formal dalam pemilu. Partai politik lah yang sah secara konstitusi sebagai peserta pemilu nantinya.

&qut;Tidak ada urusannya sama kita (PDIP), bagi kita bahwa itu adalah teriakan orang yang spontanitas kelompok kecil insignifikan yang terlepas dari proses-proses formal, proses formal tidak memungkinkan itu (wacana 3 periode)," tegasnya.

"Jadi silakan mau bilang tiga periode, 10 periode, namanya orang cinta, silakan saja, enggak ada urusannya sama kita. Kan kita parpol peserta pemilu sah oleh undang-undang. Kalau orang jalanan mau teriak apa aja karep mu (terserah) enggak urusan sama kita," imbuhnya.

Diketahui, teriakan Jokowi Tiga Periode turut menggema dalam acara relawan bertajuk Nusantara Bersatu yang digelar di Stadion GBK, Sabtu (26/11/2022). Para relawan yang hadir merupakan pendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Jumlah yang hadir sekitar 150 ribu orang dari berbagai daerah di Indonesia.

Reporter: Pahlevi

Editor: Aribowo

Editor : Pahlevi