Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Otomatis Rakyat Bahagia?

[caption id="attachment_15157" align="aligncenter" width="150"] Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah[/caption]

Optika.id - Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 lalu pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022 presiden Jokowi mengungkapkan kehadiran investasi mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara mencapai 27%. Pertumbuhan setinggi ini, kata dia, tidak ada di negara manapun.

Baca Juga: Keturunan India Menjadi Presiden Singapura

Presiden meneruskan kata-katanya Dan survei yang saya terima masyarakat di seluruh provinsi di survei, mana yang paling bahagia itu ya Maluku Utara. 27% kalau nggak bahagia ya kebangetan," ujarnya.

Pernyataan pak presiden ini tentu mendapatkan berbagai tanggapan, ada yang berpendapat bahwa pertumbuhan Maluku Utara yang besar itu karena meningkatnya sektor pertambangan, namun sektor dikuasai asing dimana hasil usahanya dibawa keluar negeri dan rakyat Maluku Utara tidak mendapatkan manfaat apa-apa.

Sejak dulu muncul pertanyaan-pertanyaan: kalau pertumbuhan ekonomi suatu negara itu tinggi apakah ada koreslasinya dengan tingkat kemakmuran atau kebahagiaan penduduknya?

Apakah standar hidup rakyat ikut meningkat, dan apakah Pertumbuhan Ekonomi yang ditandai dengan naiknya GDP atau Gross Domestic Product (Produk Domestik Bruto- PDB) itu satu-satunya alat untuk mengukur kemakmuran dan kebahagiaan rakyat?, Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah lama beredar dalam perdebatan para ahli ekonomi pada tahun 1970an, sampai muncul konsep Growth Vs Equity atau Pertumbuhan Vs Pemerataan.

Namun, ekonomi modern telah melupakan fakta bahwa metrik standar pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto (PDB), hanya mengukur ukuran ekonomi suatu negara dan tidak mencerminkan kesejahteraan suatu negara. Meskipun pembuat kebijakan dan ekonom sering memperlakukan PDB, atau PDB per kapita dalam beberapa kasus, sebagai unit yang mencakup semua untuk menandakan pembangunan suatu negara, menggabungkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Alhasil, kebijakan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi dipandang bermanfaat bagi masyarakat.

Baca Juga: Kecurangan Pemilu Tidak Hanya di TPS

Kita tahu sekarang bahwa ceritanya tidak sesederhana itu bahwa berfokus secara eksklusif pada PDB dan keuntungan ekonomi untuk mengukur pembangunan mengabaikan efek negatif dari pertumbuhan ekonomi pada masyarakat, seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan pendapatan. Sudah waktunya untuk mengakui keterbatasan PDB dan memperluas ukuran pembangunan kita sehingga memperhitungkan kualitas hidup masyarakat.

Seperti banyak penemuan di mana-mana yang mengelilingi kita, konsepsi modern PDB adalah produk perang. Sementara Simon Kuznets sering dikreditkan dengan penemuan PDB (karena ia berusaha memperkirakan pendapatan nasional Amerika Serikat pada tahun 1932 untuk memahami sepenuhnya Depresi Hebat), definisi modern PDB dikembangkan oleh John Maynard Keynes selama perang dunia kedua.

Tetapi ukuran yang dibuat untuk menilai kemampuan produksi masa perang suatu negara memiliki kelemahan yang jelas di masa damai. Pertama, PDB menurut definisi adalah ukuran agregat yang mencakup nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu ekonomi selama periode waktu tertentu. Tidak ada ruang untuk efek positif atau negatif yang diciptakan dalam proses produksi dan pengembangan.

Misalnya, PDB mengambil hitungan positif dari mobil yang kami produksi tetapi tidak memperhitungkan emisi yang mereka hasilkan; atau menambah nilai minuman bergula yang dijual tetapi gagal mengurangi masalah kesehatan yang ditimbulkannya; Ini termasuk nilai membangun kota baru tetapi tidak mengabaikan hutan vital yang mereka gantikan. Seperti yang dikatakan Robert Kennedy dalam pidato pemilihannya yang terkenal pada tahun 1968, "itu [PDB] mengukur semuanya dengan singkat, kecuali yang membuat hidup berharga."

Baca Juga: Polusi Udara DKI Sebagai Pembenar Perlunya IKN

Karena itu dalam konsep ekonomi modern disebutkan bahwa kalau PDB suatu negara itu tinggi dan kemudian dibagi dengan jumlah penduduk dan muncul pendapatan perkapita yang tinggi.

Maka juga harus dilihat indikator lainya seperti tingkat tersedianya Pendidikan perkapita, tingkat tersedianya fasilitas Kesehatan perkapitan, tingkat pemenuhan air bersih perkapita dsb. Kita sering menyaksikan di kota-kota besarpun kebutuhan air minum dari PDAM itu tidak semua dimiliki penduduk, dan banyak diantara penduduk itu rumahnya masih menggunakan air tanah.

Jadi sudah saatnya kita tidak mengukur kebahagiaan masyarakat itu hanya dari naiknya angka GDP atau PDB.

Editor : Pahlevi