Optika.id - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani mendesak pemerintah lebih sigap melindungi hak-hak para pekerja migran Indonesia (PMI).
Baca Juga: Warga Jakarta Menyatakan Siap Tinggalkan PKS Usai Tak Jadi Dukung Anies
Menurutnya, PMI merupakan pahlawan yang menyumbang devisa negara setidaknya Rp159,6 triliun per tahunnya. Maka dari itu, hak-hak pekerja ini harus dijamin oleh negara sebab secara tak langsung negara berhutang budi kepada para PMI ini.
"Harus dipastikan hak-hak PMI ditunaikan, serta keamanan mereka sebelum dan sesudah bekerja hingga tiba kembali di Tanah Air, " papar Netty dalam keterangan tertulis, Senin (19/12/2022).
Dia juga mendesak pemerintah agar memperluas perlindungan terhadap PMI dengan berbagai cara. Misalnya meningkatkan keterampilan Bahasa, skill, dan lainnya yang bisa digunakan untuk bertahan hidup di negeri penempatan. Selain itu, pemerintah harus memberikan jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah melalui BP2MI menurutnya harus segera merealisasikan komitmen dalam memberantas sindikat penyaluran PMI abal-abal non-prosedural sebab sangat berbahaya. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi warga negara yang tertipu dengan berbagai iming-iming namun menyepelekan keselamatannya sendiri.
"Pemerintah wajib memaksimalkan program penanganan pasca PMI pulang ke Indonesia yang memberikan pelatihan," papar Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini.
Baca Juga: PKS Ungkap Alasan Pilih Suswono Jadi Cawagub RK di Pilgub Jakarta
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan program itu, ujarnya, maka bisa membuat PMI tetap produktif dan mampu menggerakkan ekonomi keluarga serta dalam lingkup besar yakni negara. Berbagai pelatihan seperti keterampilan, Bahasa, bisnis, dan sebagainya juga perlu diberdayakan secara maksimal.
"Mudahklanlah para pahlawan devisa ini dengan pendampingan dan pemberian akses modal yang pembayarannya tidak memberatkan," tegas Netty.
Untuk memperbaiki dan memaksimalkan perlindungan pada PMI, pemerintah mesti terlibat pro aktif dalam menjaga dan mendampingi keluarga PMI yang sedang bekerja di luar negeri.
Baca Juga: Survei SMRC: Pemilih PKB, NasDem dan PKS Pilih Anies Jika Bersanding dengan RK
Lantaran tidak jarang para PMI yang pergi ke luar negeri tersebut meninggalkan keluarga rentan.Maka dari itu, pemerintah harus turut andil dalam menjaga ketahanan keluarga dengan memastikan anak-anak para PMI tersebut mendapatkan hak-haknya.
"Misalnya hak akan pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Anak-anak Indonesia, apapun latar belakang keluarganya merupakan generasi masa depan," urai Netty.
Editor : Pahlevi
