Tolak Bayar Pajak Kalau Tidak Ada Hak Bersuara

Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah

Baca Juga: Keturunan India Menjadi Presiden Singapura

Optika.id - Di Amerika Serikat ada frasa yang diketahui luas oleh masyarakat yaitu Tolak pajak tanpa perwakilan rakyat" Bahasa Inggrisnya "No taxation without representation".

Frasa itu sebenarnya adalah sebuah seruan dalam Perang Kemerdekaan Amerika. Selama revolusi berlangsung, pendukung kemerdekaan Amerika Serikat memprotes kenyataan bahwa ke-13 koloni harus membayar pajak ke London, tetapi mereka tidak memiliki perwakilan di Parlemen.

Pada suatu pertemuan besar di New York tahun 1765 dimana sembilan Koloni menyatakan Mahkota Inggris tidak memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada orang Amerika yang tidak memiliki perwakilan di Parlemen Inggris.

Mereka menuntut hak semua orang Inggris, bahwa perwakilan yang dipilih oleh mereka dapat menarik pajak. Hal ini berarti bahwa kalau seseorang membayar pajak maka yang bersangkutan mempunyai hak untuk bersuara lewat media apapun terutama lewat wakil-wakil rakyat yang dipilihnya.

Dalam zaman modern ini hal itu berarti bahwa akyat bisa memprotes kenapa jalan raya dikawasan perumahannya berlubang-lubang karena mereka sudah membayar pajak. Sepanjang sejarah ASdan bahkan hari iniberbagai kelompok dan individu yang kehilangan haknya telah mengkritik fakta bahwa mereka telah dikenakan pajak tanpa perwakilan atau tanpa hak suara.

Dalam kehidupan politik, rakyat dapat memprotes kenapa misalnya anggota DPR plesir keluar negeri dengan menggunakan dana dari rakyat atau frasa yang terkenal at the expense of the tax payers atau atas beban pembayar pajak.

Sekarang ini publik di Amerika Serikat ramai-ramai mengkritisi keputusan pemerintah presiden Joe Biden karena menggelontorkan dana milyaran dollar bagi pemerintah Ukraina yang sedang berperang melawan Rusia, kenapa uang rakyat itu disumbangkan ke negara lain yang perangnya tidak ada hubungannya dengan kebutuhan rakyat Amerika Serikat yang diharuskan membayar pajak.

Saya punya pengalaman pribadi yang menarik ketika mendampingi tenaga ahli Kongres Amerika Serikat ke suatu daerah di luar pulau. Ketika yang bersangkutan akan kembali ke Jakarta dan saya ke Surabaya jadwal pesawatnya sore hari.

Saya menasihati yang bersangkutan sambil menunggu waktu keberangkatan dia bisa meluangkan waktunya berenang di hotel dimana kami tinggal. Yang bersangkutan menjawab maaf, saya disini ini bertugas atas beban pembayar pajak (at the expense of tax payers) jadi saya gak nyaman untuk berenang demi kepentingan pribadi.

Sudah banyak kajian ilmiah baik berupa jurnal maupun terbitan buku kenapa rakyat Amerika Serikat mau membayar pajak. Apakah karena moral kepatuhan mereka kepada negara atau apakah karena mereka menikmati manfaat akibat membayar pajak.

Obama ketika menjadi presiden ingin rakyat AS melihat pajak bukan sebagai beban yang harus disesalkan tetapi sebagai pembayaran yang adil untuk manfaat yang diterima.

Dan ketika masyarakat telah tumbuh lebih kompleks, meningkatnya ukuran pajak yang bersedia rakyat bayar mencerminkan manfaat yang lebih besar yang diperoleh dari kegiatan pemerintah yang diperlukan untuk mendukungnya.

Saya pernah diberi informasi oleh seorang diplomat Amerika Serikat bahwa di negara bagian tertentu rakyat yang membayar pajak menerima kwitansi bukti pembayaran pajak bersama informasi manfaat pajak yang dibayar.

Baca Juga: Kecurangan Pemilu Tidak Hanya di TPS

Misalkan 5% pajak yang anda bayarkan untuk membangun sekolah TK di kecamatan anda, atau 10% pajak yang anda bayarkan digunakan untuk membangun pusat olahraga di dekat perumahan anda dsb. Di tingkat Federal atau pemerintah pusat, pemerintah menerbitkan informasi tentang kemana uang pajak yang dibararkan rakyat itu. Pemberian informasi ini merupakan pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyatnya.

Dengan informasi pertanggung jawaban yang transparan itu maka rakyat bersedia dengan ikhlas membayar pajak.

Karena itu pihak pemerintah di Amerika Serikat sesuai Undang-Undang yang ada memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan kepada rakyat tentang penggunaan pajak yang dibayar rakyat.

Ada Kewajiban dari IRS (Internal Revenue Service) dinas pendapatan negara untuk memberikan Tanda Terima atau kwitansi kepada pembayar pajak yang menunjukkan bagaimana uang pajak mereka itu dibelanjakan negara. Undang-Undang mengharuskan IRS untuk memberikan informasi yang sangat mendasar kepada pembayar pajak mengenai pajak federal dan pengeluaran federal.

Secara khusus, IRS diharuskan untuk menyertakan grafik berbentuk pai (grafik lingkaran) dalam instruksinya untuk rormulir pajak yang menunjukkan ukuran relatif dari kategori pengeluaran anggaran utama dan kategori pendapatan utama.

Tujuan undang-undang seperti itu yaitu, untuk membantu wajib pajak memahami hubungan antara pajak yang mereka bayarkan dan manfaat yang mereka terima adalah penting.

Di negeri kita sayangnya tidak ada informasi yang transparan dari pihak pemerintah tentang penggunaan pajak yang dibayarkan rakyat. Mungkin ada informasi dalam bentuk pidato atau dalam sebuah pertemuan, namun kewajiban pemerintah untuk memberikan kwitansi kepada pembayar pajak berikut penggunaannya nampaknya belum ada.

Baca Juga: Polusi Udara DKI Sebagai Pembenar Perlunya IKN

Sehingga sering ada gunjingan rakyat terhadap pejabat pemerintah yang hidupnya penuh dengan gaya hedonis yang sebenarnya gaya nya itu dibiayai pajak rakyat.

Kalau pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Keuangan belum memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang kemana pajak dari rakyat itu dibelanjakan maka pemerintah daerah bisa meng-inisiasi suatu sistem dimana pembayar pajak itu mengetahui manfaat yang diterima akibat mereka membayar pajak.

Ada kegamangan publik selama ini karena dilain pihak hanya diminta membayar pajak dengan berbagai informasi tentang sangsi yang diterima bila tidak membayar pajak, namun dilain pihak pembayar pajak tidak mengetahui untuk apa uang yang dibayarkan kenegara itu. Pemerintah daerah bisa melalui Dinas Kominfo atau Kantor Pajak menjelaskan secara rutin penggunaan pajak.

Setiap proyek misalkan pembuatan jembatan desa perlu disertai informasi Pembangunan jembatan desa ini dibiayai dari pajak yang anda bayar.

Masyarakat bersedia membayar pajak karena ada banyak manfaat yang diterima bahkan bisa menaikkan nilai jual rumah dimana mereka tinggal karena adanya pembangunan infrastruktur baru didekat rumahnya.

Pendeknya masyarakat pembayar pajak akan senang mengetahui bahwa uang pajak yang mereka bayarkan itu telah digunakan oleh pemerintah secara adil dan transparan.

Hal ini juga merupakan pendidikan kesadaran politik dan kewarganegaraan yang baik karena mereka bisa mengkritisi kenapa anggaran untuk membeli baju Bupati atau Walikota lebih besar dari anggaran perbaikan jalan dikawasan rumahnya yang berlubang dan sering mengakibatkan kecelakaan.

Editor : Pahlevi