Pelajaran dari D.R Conggo

Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah

Baca Juga: Keturunan India Menjadi Presiden Singapura

Optika.id - Judul di atas bukanlah nama seseorang berikut gelar Doktor nya, namun DR. Conggo itu (DRC) adalah nama kepanjangan negara di benua Afrika - Democratic Republic of Conggo yang duluanya bernama negara Zaire.

Di berbagai saluran TV internasional baru-baru ini sering diberitakan peperangan antara pemerintah D.R Conggo dengan para pemberontak yang terdiri dari berbagai suku.

Selama hampir tiga dekade, Republik Demokratik Kongo (DRC) itu telah terlibat dalam kekerasan. Jutaan orang telah terbunuh, dan diperkirakan 5,6 juta lainnya mengungsi akibat perang saudara, perseteruan lokal, dan konflik lintas batas.

Negara-negara tetangga termasuk Rwanda, Burundi, Uganda dan yang terbaru Kenya terkunci dalam konflik yang sedang berlangsung, yang telah disebut sebagai salah satu yang paling mematikan di dunia sejak perang dunia kedua.

Sebagian besar kekerasan saat ini berpusat di provinsi Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan, yang terletak di perbatasan timur DRC. Jika digabungkan, mereka sekitar tujuh kali ukuran Rwanda.

Asal-usul kekerasan saat ini di DRC adalah krisis pengungsi besar-besaran dan limpahan dari insiden pembunuhan massal atau genosida 1994 di Rwanda- negara tetangganya DRC.

Setelah Hutu génocidaires melarikan diri ke DRC timur dan membentuk kelompok bersenjata, Tutsi yang menentang dan kelompok pemberontak oportunistik lainnya muncul. Pemerintah Kongo tidak dapat mengendalikan dan mengalahkan berbagai kelompok bersenjata, beberapa di antaranya secara langsung mengancam populasi di negara-negara tetangga, dan perang akhirnya pecah.

Dari tahun 1998 hingga 2003, pasukan pemerintah yang didukung oleh Angola, Namibia, dan Zimbabwe memerangi pemberontak yang didukung oleh Rwanda dan Uganda dalam apa yang dikenal sebagai Perang Kongo Kedua.

Sementara perkiraan sangat bervariasi, jumlah korban tewas mungkin telah mencapai lebih dari tiga juta orang. Terlepas dari kesepakatan damai pada tahun 2002 dan pembentukan pemerintahan transisi pada tahun 2003, kekerasan berkelanjutan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata terhadap warga sipil di wilayah timur terus berlanjut, sebagian besar karena tata kelola yang buruk, institusi yang lemah, dan korupsi yang merajalela.

Salah satu kelompok pemberontak paling menonjol yang muncul setelah perang dikenal sebagai Gerakan 23 Maret (M23), terutama terdiri dari etnis Tutsis yang diduga didukung oleh pemerintah Rwanda. M23 memberontak terhadap pemerintah Kongo karena diduga mengingkari kesepakatan damai yang ditandatangani pada 2009.

Baca Juga: Kecurangan Pemilu Tidak Hanya di TPS

Dewan Keamanan PBB mengesahkan brigade ofensif di bawah mandat Misi Stabilisasi Organisasi PBB di DRC (MONUSCO) untuk mendukung tentara negara DRC dalam perangnya melawan M23. Tentara Kongo dan pasukan penjaga perdamaian PBB mengalahkan kelompok itu pada tahun 2013, tetapi kelompok bersenjata lainnya telah muncul.

Kekayaan sumber daya negara yang sangat besardiperkirakan mencakup $24 triliun sumber daya mineral yang belum dimanfaatkanjuga memicu kekerasan. Perdagangan mineral menyediakan sarana keuangan bagi kelompok untuk mengoperasikan dan membeli senjata.

Amerika Serikat mengesahkan undang-undang pada tahun 2010 untuk mengurangi pembelian "mineral konflik" dan mencegah pendanaan milisi bersenjata, tetapi rantai pasokan yang kompleks dalam bisnis penjualan mineral DRC telah menyulitkan perusahaan yang membeli sumber daya dari pembeli bekas untuk mendapatkan sertifikasi.

Akibatnya, perusahaan multinasional telah berhenti membeli tambang mineral dari DRC sama sekali, membuat banyak penambang kehilangan pekerjaan dan bahkan mendorong beberapa untuk bergabung dengan kelompok bersenjata untuk mendapatkan sumber mata pencaharian.

Pemerintahan yang lemah dan prevalensi banyak kelompok bersenjata telah membuat warga sipil Kongo mengalami pemerkosaan dan kekerasan seksual yang meluas, pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran, dan kemiskinan ekstrem.

Baca Juga: Polusi Udara DKI Sebagai Pembenar Perlunya IKN

Uni Afrika, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan negara-negara tetangga telah berjuang untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok pemberontak dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Kekerasan yang berkelanjutan di DRC pada akhirnya dapat meluas ke Burundi, Rwanda, dan Ugandanegara-negara yang memiliki hubungan lama dengan Amerika Serikat.

Cara-cara kolonial untuk mengatur penduduk asli menabur benih ketegangan etnis di Kongo saat ini. Penelitian Jacob Cloete berangkat untuk menentukan apakah konflik di Kivu Utara pada tahun 1993 yang menjadi berita utama adalah titik awal dari kekerasan saat ini di Kongo timur.

Dia berpendapat, bagaimanapun, bahwa itu adalah puncak dari yang jauh lebih tua yang berakar pada kolonialisme Belgia dan Jerman. Seperti yang dia jelaskan:

Berdasarkan gagasan rasis yang populer di kalangan kolonialis Afrika pada saat itu, kedua pemerintah kolonial memberikan status istimewa kepada beberapa penduduk lokal berdasarkan etnis.

Negara DRC yang berada di benua Afrika itu jaraknya tentu jauh dari Indonesia, namun konflik yang terjadi disana itu patut menjadi pelajaran Indonesia tentang konflik bernuansa suku, pemberiaan keistimewaan kepada suku tertentu, praktek korupsi yang merajalela di berbagai lini pemerintahan, pemerintahan yang lemah padahal negaranya memiliki sumber daya alam yang kaya (seperti Indonesia) terutama tambang mineral seperti berlian, emas, tembaga, kobalt, kasiterit (bijih timah) dan coltan, serta kayu, kopi, dan minyak.

Editor : Pahlevi