Klarifikasi yang Membingungkan

Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah

Baca Juga: Keturunan India Menjadi Presiden Singapura

Optika.id - Bisa diduga Surat Edaran pemerintah tentang larangan berbuka bersama bagi pejabat dan ASN mendapatkan reaksi luas di masyarakat terutama di sosial media.

Saya sendiri tanggal 23 Maret 2023 lalu menulis artikel Buka Bersama Dilarang, Nonton Konser Deep Purple, Boleh (dalam artikel saya itu ada kesalahan ketik, ada tertulis Led Zeppelin, yang benar adalah Deep Purple, dengan demikian bersama ini saya koreksi). Artikel saya itu pada intinya tentang contradicting statement yaitu buka bersama dilarang untuk antisipasi pandemi tapi bapak presiden sendiri nonton konser nya Deep Purple mengenakan tanpa masker.

Tanggapan demi tanggapan bermunculan yang semuanya menyesalkan surat larangan berbuka bersama itu, kebanyakan tanggapan itu ekstrem, antara lain sahabat saya lewat WA mengatakan dalam bahasa Surabaya seng nglarang buka bersama kon rene (yang melarang buka bersama suruh kesini) lalu diikuti dengan emoji anak laki-laki yang mau melempar sandal.

Bahkan seseorang bernama M. Rizal Fadillah pemerhati politik dan kebangsaan dari Bandung menulis di FNN (Forum News Network) dengan judul yang keras Istana Melarang Buka Bersama, Ini Negara PKI?

Menurut M. Rizal Fadillah Surat Larangan Buka Bersama itu tentu aneh dan mengada-ada sebab dalam prakteknya sudah sering terjadi kerumunan dengan jumlah orang yang banyak. Itupun dilakukan oleh Presiden Jokowi sendiri saat pernikahan putranya.

Lalu penggalangan para Kades yang dikumpulkan di Senayan. Musyawarah Rakyat yang dihadiri Presiden. Belum lagi pertunjukan seperti Black Pink yang dihadiri puluhan ribu orang. Kebijakan munafik Pemerintahan Jokowi menimbulkan indikasi.

Mengarahkan semata pada kegiatan keagamaan adalah sikap anti agama yang menjadi khas komunis atau PKI dahulu. Ini yang harus lebih diwaspadai ketimbang Covid 19 yang sudah mulai reda. Belum reda gonjang ganjing soal ejekan atau sindiran ibu-ibu yang mengikuti pengajian.

Baca Juga: Kecurangan Pemilu Tidak Hanya di TPS

Saya pribadi kasihan dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang diminta presiden untuk klarifikasi larangan buka bersama itu dengan wajah yang tegang melakukan klarifikasi menuturkan, arahan Presiden Jokowi hanya ditujukan kepada para menteri koordinator, menteri, dan para lembaga pemerintah.

"Hal (larangan bukber) ini tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga masyarakat umum masih diberi kebebasan melakukan buka puasa bersama," tegas Pramono dikutip dari kanal YouTube Setpres, Jumat (24/3/2023).

Saat ini, kata Pramono, aparat sipil negara dan pejabat pemerintah sedang mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Untuk itu, presiden meminta jajaran pemerintah, ASN buka puasa bersama dengan pola hidup sederhana dan tidak mengundang pejabat. "Intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan contoh oleh presiden itu menjadi acuan bersama," tutup Pramono.

Klarifikasi mas Pramono Anung itu malah mendapatkan reaksi lanjutan karena terlihat tidak konsisten dengan Surat Edaran yang sudah terlanjur keluar, yaitu alasan larangan buka bersama bagi para pejabat dan ASN itu untuk menghindari pandemi corona, sementara narasi di klarifikasinya itu alasan utamanya adalah soal kesederhanaan karena saat ini ASN mendapatkan sorotan publik.

Baca Juga: Polusi Udara DKI Sebagai Pembenar Perlunya IKN

Ada ketidak konsisten antara Surat Larangan Buka Bersama dengan klarifikasi. Ibarat ujian skripsi atau desertasi, maka mas Pramono Anung dinyatakan tidak lulus lantaran judul disertasi dan alasan pemilihan judul tidak sesuai dengan hipotesa yang dibangun.

Saya setuju dengan pendapat saudara M. Rizal Fadillah bahwa disaat birokrasi pemerintahan Jokowi ini ambruk, diwarnai dengan gaya hidup hedonis dan angka kebocoran uang negara yang fantastis, saatnya pemerintah berbenah diri dengan memperkuat nilai-nilai keagamaan. Bukan sebaliknya semakin menjauhkan dari nilai-nilai itu. Pancasila sebagai ideologi tidak diimplementasikan dengan baik akan tetapi digerus terus, dimanipulasikan bahkan dipinggirkan.

Kata Rizal baru hari pertama puasa Jokowi sudah memberi kado pahit bagi umat Islam, khususnya aparat pemerintahan, dilarang buka puasa bersama. Pemerintah harus membuktikan bahwa PKI itu benar sudah tidak ada, jangan sampai penyusupan ideologi itu nyata terjadi.

Pemerintah nampaknya kebingungan dengan kebijakannya sendiri.

Editor : Pahlevi