Optika.id - Banyak pihak menolak wacana proporsional tertutup yang dianggap sebuah kemunduran. Salah satunya karena berpotensi menghilangkan afirmasi politik perempuan.
Baca Juga: Bocoran Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Mahfud MD: Bisa Dikategorikan Pembocoran Rahasia Negara
Caleg perempuan Partai Gerindra, Aisyah Tiar Arsyad misalnya menyampaikan sistem proporsional tertutup adalah sistem yang tidak berkeadilan bagi perempuan. Dimana dipastikan target afirmasi 30 persen perempuan di DPR akan sulit tercapai.
"Selama ini caleg perempuan selalu hanya dianggap pelengkap syarat administrasi," kata Caleg DPR RI Dapil Sulsel 3 ini, Jumat (9/6/2023).
Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia lulusan University of Groningen, Belanda ini menjelaskan dalam sistem pemilihan proporsional tertutup, partai politik memiliki kendali penuh terhadap daftar calon mereka. Hal ini dapat menyebabkan keterwakilan yang tidak merata dari berbagai kelompok dan pandangan dalam partai politik.
Beberapa kelompok masyarakat atau pandangan politik yang tidak populer mungkin diabaikan atau kurang diwakili. Dengan sistem pemilihan proporsional terbuka, caleg dapat dipilih berdasarkan kualitas dan rekam jejak mereka secara individual, bukan hanya sekadar identitas parpol yang mereka wakili.
Hal sama disampaikan Caleg DPRD Sulsel Dapil Makassar A, Fadel Muhammad Tauphan Ansar. Menurut Ketua HIPMI Kota Makassar ini, dalam sistem pemilihan proporsional tertutup, caleg akan cenderung mempertanggungjawabkan aspirasi partai politik daripada konstituennya secara langsung.
Baca Juga: La Nyalla: Pemilu Sebaiknya Gunakan Sistem Proporsional Tertutup
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Hal ini dapat mengurangi akuntabilitas wakil rakyat terhadap pemilih," tandasnya.
Sistem tersebut juga akan berefek pada rendahnya partisipasi publik dalam proses politik. Sistem proporsional tertutup cenderung mengabaikan preferensi pemilih secara langsung dan lebih menekankan pada kepentingan partai politik.
Pengamat politik dari Universitas Pancasakti, Sakral Wijaya Saputra mengatakan sistem proporsional tertutup adalah bentuk kemunduran demokrasi di Indonesia. Sistem demikian hanya menguntungkan partai penguasa, sebagaimana Golkar senantiasa menjadi pemenang pemilu di era Soeharto.
Baca Juga: Masyarakat Adat Khawatir Apabila Sistem Proporsional Tertutup Pemilu Disetujui
"Hal ini seringkali mengakibatkan keputusan subjektif dan berpotensi melanggengkan patronase politik serta kurangnya akuntabilitas kepada pemilih," tandas Sakral.
Dia mengingatkan, kebijakan afirmasi 30 persen perempuan di parlemen tidak akan pernah tercapai bila sistem proporsional tertutup diberlakukan. Dengan sistem proporsional terbuka saja, keterwakilan perempuan di DPR belum pernah tercapai.
Editor : Pahlevi
