Buka Peluang Kandidat Capres Lebih Banyak, Haedar Nashir Usulkan Penurunan Presidential Threshold

author angga kurnia putra

- Pewarta

Minggu, 25 Jun 2023 23:02 WIB

Buka Peluang Kandidat Capres Lebih Banyak, Haedar Nashir Usulkan Penurunan Presidential Threshold

Optika.id-Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengusulkan penurunan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) ke depan untuk membuka peluang kandidat calon presiden lebih banyak.

Baca Juga: Delegasi Dubes Malaysia Temui Haedar Nashir, Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Moderasi Islam

"Ke depan sebenarnya harus ada perbaikan (presidential threshold) 20 persen harus diturunkan lagi biar nanti pasangan calon lebih banyak. Memang kalau terlalu banyak itu 'kan repot juga. Akan tetapi jangan terlalu terbatas juga," kata Haedar seusai peresmian SM Tower and Convention, Yogyakarta, Minggu (25/6/2023).

Menurut Haedar, di negara demokrasi idealnya pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak cukup dua atau tiga pasangan, tetapi ke depan perlu bertambah menjadi enam sampai tujuh pasangan calon.

"Demokrasi jangan terlalu ingin nanti mutlak besar menangnya, justru dalam proses demokrasi yang cair seperti itu dan terbuka banyak calon itu proses check and balances itu terbuka," kata dia.

Baca Juga: Haedar Nashir Seharian di Jatim, Resmikan Kampus sampai Groundbreaking Rumah Sakit

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dengan pilihan capres yang lebih banyak, menurut dia, ruang publik makin tersalurkan sehingga tidak terjadi apatisme politik.

Selain itu, Haedar juga meminta seluruh peserta pemilu maupun masyarakat agar dewasa dalam berpolitik dengan menganggap capres sebagai anak bangsa, bukan sekadar milik golongan tertentu.

Baca Juga: Muhammadiyah Ingin Dirikan Kantor hingga Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan di IKN

"Dari mana calon presiden datangnya, dia harus ditempatkan sebagai anak bangsa. Dia harus ditempatkan sebagai milik bangsa. Ketika jadi, siapa pun dia harus menjadi milik bangsa, milik Indonesia, dan jangan lagi menjadi milik satu partai, satu golongan, atau satu koalisi," kata dia.

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU