Optika.id - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap mencatat terdapat sebanyak 7.739 jiwa dari 2.613 kepala keluarga di empat desa dan tiga kecamatan di Kabupaten Cilacap terdampak kekeringan, menyusul musim kemarau yang melanda Jawa Tengah sejak awal Juni 2023. Musim kemarau tersebut membuat curah hujan menjadi minim dan mengakibatkan berkurangnya cadangan sumber air bersih, Senin (23/6/2023).
Baca Juga: Bantuan Air Bersih Tertunda, Warga 3 Desa Kekeringan di Mojokerto Terpaksa Mandi Pakai Air Sungai
Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah yang menjadi wilayah yang rawan kekeringan. Data Pusdalops BPBD Kabupaten Cilacap menyebut bahwa terdapat sedikitnya ada 105 desa di 20 kecamatan yang masuk dalam rawan kekeringan.
Erna Suharyanti, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, mengatakan saat ini pihaknya bersama unsur Satgas Terpadu Kekeringan dan OPD terkait terus-menerus memberikan dukungan air bersih kepada warga terdampak. Sudah dikirimkan sebanyak tiga mobil tangki yang menampung lima ribu liter air untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah tersebut.
Dari BPBD Kabupaten Cilacap ada tiga unit mobil tangki air. Satu unit ditempatkan di UPT BPBD Majenang untuk lebih memaksimalkan dan mem-backup wilayah barat dan percepatan dalam pelayanan pendistribusian air bersih, terang Erna.
Air yang didistribusikan itu merupakan air yang sudah dipastikan bersih dan layak pakai karena diambil langsung dari PDAM yang ada di tiga titik lokasi, yakni Cilacap, Sidareja dan Majenang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengambilan air untuk pendistribusian ke nasyarakat berasal dari PDAM yang ada di tiga titik lokasi pengambilan yaitu Cilacap, Sidareja dan Majenang, jelas Erna.
Selain krisis air bersih, wilayah Kabupaten Cilacap juga memiliki potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) termasuk kebakaran permukiman warga. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan upaya antisipasi dan penanganannya dengan cara membentuk Posko Karhutla Terpadu, yang dalam hal ini dibentuk atas koordinasi antara BPBD Kabupaten Cilacap bersama Perhutani dan klaster kebencanaan serta stakeholder yang lain.
Potensi karhutla dan kebakaran rumah jelas ada. Salah satu upaya BPBD Kabupaten Cilacap sudah berkoordinasi dan mendirikan posko terpadu karhutla dengan Perhutani, klaster kebencanaan dan stakeholder yang lain seperti Basarnas, Damkar, Dinas P&K Kabupaten Cilacap, Dinas Pertanian dan lainnya, terang Erna.
Selain upaya antisipasi dan penanganan seperti yang telah dilakukan BPBD Kabupaten Cilacap, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mengimbau kepada masyarakat agar dapat menghemat serta mengelola penggunaan air dengan baik. Di samping itu, warga juga diharapkan dapat melakukan perbaikan lingkungan, seperti dengan cara menanam pohon, memperbaiki jaringan irigasi, menjaga sumber-sumber air bersih yang tersedia untuk konservasi air.
Editor : Pahlevi
