Optika.id - Bubar jalannya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah merapat ke kubu lain sebelumnya telah terbaca.
Baca Juga: Presiden Prabowo akan Hadiri Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang
Kini Partai Golkar dan PAN diketahui sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024 nanti. sementara PPP, diketahui tengah merapat ke kubu Ganjar Pranowo dengan lobi-lobi politiknya.
Menurut Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, berpendapat bahwa bergabungnya dua pentolan parpol di KIB ke kubu Prabowo masih belum menjadi modal yang kuat untuk mengarungi Pilpres 2024 nanti.
"Jadi, keduanya sadar betul perlu membuat terobosan politik. Di KIR sendiri, meskipun ada PKB, Prabowo masih bermanuver untuk mendapatkan cawapres yang lebih bisa mendongkrak elektabilitas, antara lain dengan terus melobi Khofifah Indar Parawangsa," kata Zaki kepada Optika.id, Kamis (31/8/2023).
Secara hitung-hitungan dan statistic politik, dirinya menilai bahwa parpol KIB akan lebih diuntungkan dengan terbentuknya sebuah koalisi besar. Karena, KIB tidak mempunyai calon yang layak tanding di Pilpres 2024. Di sisi lain, PAN dan PPP yang merupakan parpol anggota KIB juga terancam tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4%.
"Apalagi, PAN dan PPP yang terancam suaranya jeblok. Mereka harus berjuang keras untuk bisa loloselectoral threshold. Jadi, koalisi akbar Ini dimaksudkan untuk mengatasi kendala-kendala internal KKIR dan KIB," ucap Zaki.
Peleburan koalisi ini menurut Zaki secara teori bermakna penggabungan konstituen. Akan tetapi, hitung-hitungan tersebut tidaklah baku. Pasalnya, simpatisan atau pemilih sebuah parpol pada pemilu tidak selalu memilih capres cawapres yang diusung oleh parpol tersebut.
Baca Juga: Kado Awal Tahun: UMP Naik 6,5 Persen, Kesejahteraan Guru Meningkat Signifikan di 2025
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Zaki memprediksi akan terjadi sebuah mobilisasi semua ceruk pemilih parpol koalisi mulai dari sayap Islam hingga nasionalis. Namun dirinya mengingatkan bahwa hitungan matematis dalam riil politik seringkali meleset dan tidak jalan. Misalnya, pada pilpres, figure yang paling menentukan dan bukannya parpol pendukungnya.
Contoh lain yang dijelaskan oleh Zaki adalah pada Pilpres 2004 silam. Pada putaran kedua, pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi diusung oleh koalisi gemuk dan nampak gahar seperti PDIP, Partai Golkar, PPP, Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM).
Kendati dengan koalisi gemuk itu, alhasil Pilpres 2004 dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Jusuf Kalla (JK) yang saat itu diusung oleh sedikit parpol saja.
Baca Juga: Rezim Gemoy Tapi Duit Cupet
"Koalisi kebangsaan Mega-Hasyim yang didukung koalisi raksasa, rontok. Kalah telak oleh koalisi pendukung SBY-JK. Saat ini jenis yang sama, koalisi kebangsaan, coba dihidupkan lagi di bawah komando Jokowi. Jika salah berhitung, bisa-bisa nasibnya sama dengan koalisi kebangsaan sebelumnya," ujar Zaki.
Di sisi lain, dirinya juga sependapat tentang penentuan format capres-cawapres yang bakal jadi ujian terberat koalisi besar. Apabila gagal melalui ujian tersebut, maka bukan tidak mungkin wacana koalisi hanya sekadar angina lalu. Apabila terbentuk sekalipun, koalisi potensial tidak akan efektif karena ada parpol yang hanya sekadar saja.
"Tidak semua parpol koalisi memiliki komitmen kuat, terutama mereka yang kurang terakomodasi. Akibatnya, koalisi bisa menjadi 'besar badan, tapi kurang tenaga'. Tidak lagi gesit bergerak. Akhirnya, justru menjadi beban. Tuah Jokowi, yang saat ini masih dianggap ampuh, pada 2024 nanti juga akan makin memudar seiring kekuasaan politiknya yang mendekati akhir," pungkasnya.
Editor : Pahlevi
