Optika.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) muda yang sebenarnya tidak terdaftar dalam daftar perpindahan, namun mereka berminat untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Juga: MenPAN-RB: Anggaran Masyarakat Miskin Sebesar Rp 500 T Habis Untuk Rapat dan Studi Banding
Menurut Azwar, para ASN muda ini mungkin ingin pindah lebih awal karena di IKN mereka akan mendapatkan apartemen dan dapat menghirup udara yang lebih baik dibandingkan di Jakarta.
"Justru yang datang ke kami ada banyak ASN yang tidak masuk formasi pindah, dia ingin pindah. Terutama ASN muda yang digital, karena di sana begitu dia pindah dapat rumah dinas berupa apartemen dan apartemennya bagus di ring satu dan oksigennya bagus," kata Azwar di Kantor Gubernur Bali.
Azwar juga menyampaikan bahwa situasi di Jakarta, khususnya polusi udara yang tinggi, mungkin membuat banyak ASN tertarik untuk pindah ke IKN. Di sana, para ASN nantinya tidak perlu lagi menggunakan kendaraan, semua kebutuhan listrik terpenuhi, dan cuaca juga lebih baik.
Baca Juga: Dana Kemiskinan yang Bernilai Fantastis, Masih Tak Efektif Entaskan Warga Miskin
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Azwar menjelaskan bahwa sekitar 16.900 ASN akan ditempatkan di IKN sesuai dengan keputusan rapat terbatas (Ratas) bersama Presiden Jokowi. Dari jumlah tersebut, sekitar 11 ribuan adalah ASN, sementara sisanya adalah personel TNI dan Polri.
Pembangunan 47 tower di ring satu untuk ASN di IKN dijadwalkan selesai pada Juli 2024. Oleh karena itu, tahap awal pemindahan ASN akan dimulai pada bulan Juli tahun depan. Azwar juga menyebut bahwa pindahnya ASN akan melibatkan simulasi terlebih dahulu, seperti direktur dan deputi yang akan pindah.
Baca Juga: Bak Angin Segar, Pemerintah Beri Sinyal Penghapusan Tenaga Honorer 2023 Dibatalkan
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara, Bambang Susantono, menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan IKN dan menghormati kearifan lokal dalam pembangunan IKN di Kalimantan. Bambang menegaskan bahwa kesejahteraan warga adalah prioritas, dan tidak boleh ada dampak negatif pada masyarakat sekitar karena pembangunan IKN.
Editor : Pahlevi
