Optika.id - Pengadaan logistik untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diumumkan lebih hemat. Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, mengungkapkan bahwa pengadaan logistik ini telah dikonsolidasikan bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan dibagi menjadi dua tahap.
Baca Juga: Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional Pemilu 2024 Ditunda, Kenapa?
Pada tahap pertama yang telah dilakukan tahun ini, KPU berhasil menghemat hampir setengah dari anggaran yang telah dialokasikan, yaitu hanya sekitar Rp500 miliar.
"Terdapat efisiensi yang angkanya sekitar 42,7 persen," kata Hasyim usai penandatanganan kontrak payung konsolidasi pengadaan logistik Pemilu 2024 tahap pertama bersama Kepala LKPP Hendrar Prihadi di Gedung LKPP, Setia Budi, Jakarta Selatan, Senin (18/9/2023).
Hasyim, yang merupakan anggota KPU selama dua periode, menjelaskan bahwa semua proses penghitungan yang melibatkan KPU dan LKPP sudah dilakukan sejak dua tahun yang lalu.
Baca Juga: Bawaslu Tangani 46 Kasus Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024
"Ini dalam rangka mengidentifikasi apa saja keperluan logistik atau alat perlengkapan pemungutan penghitungan suara untuk kegiatan Pemilu 2024," tambah Hasyim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Dari identifikasi tersebut, apakah itu identifikasi jumlah, volume, waktu, dan ketersediaan anggaran, itu menjadi dasar untuk membuat berbagai macam perhitungan-perhitungan dalam konteks pengadaan logistik Pemilu," sambungnya.
Baca Juga: Ahmad Labib, Wajah Baru Golkar yang Lolos ke Senayan dari Dapil Jatim X
Lebih lanjut, Hasyim memastikan bahwa kerja sama antara KPU dan LKPP adalah bagian dari upaya persiapan pemenuhan logistik Pemilu 2024 yang akuntabel.
"LKPP membantu KPU sesuai mekanisme pengadaan logistik melalui katalog nasional yang dipersiapkan oleh LKPP," tutupnya.
Editor : Pahlevi
