Optika.id - Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menilai bahwa saat ini permintaan UMKM untuk mengerjakan alat peraga kampanye (APK) makin menurun. Menurutnya, tren penurunan permintaan tersebut terjadi lantaran zaman sudah berubah. Saat ini, tegas Piter, sudah bukan zamannya lagi bagi-bagi kaos untuk kampanye.
Masih ada tetapi jumlahnya tidak besar, kata Piter dalam keterangannya, Senin (4/12/2023).
Baca Juga: Khofifah Ungkap UMKM Turut Kontribusi 59,18 Persen untuk PDRB Jatim
Piter menyebut bahwa dana jumbo kampanye yang diperoleh peserta pemilu itu mengucur deras ke media sosial. Alasannya, pertarungan terbesar di zaman ini ada di jagad digital dengan memanfaatkan konten creator dan dukungan dari influencer.
Oleh karena itu dana kampanye yang terbesar juga diperuntukkan untuk itu, memproduksi konten dan membayar influencer atau buzzer," kata dia.
Dalam keterangan yang sama, Muhammad Faisal selaku Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) menjelaskan bahwa pada Pemilu dan Pilpres 2024, tren bisnis atribut partai tidaklah semanis apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran pola kampanye dari offline ke online atau digital.
Jadi kampanye itu sudah beralih ke kampanye yang online. Artinya yang offline itu sedikit demi sedikit juga berkurang, ujar Faisal.
Kendati demikian, Faisal memprediksi bisnis atribut partai secara umum masih tetap akan tumbuh dan tetap akan kebanjiran order dari penyelenggara Pemilu serta Pilpres 2024. Namun, dia tidak bisa menjamin jika peningkatannya akan lebih besar dibandingkan tahun 2019.
Baca Juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
Tapi kalau dibandingkan pemilu sebelumnya, saya rasa tidak terlalu banyak karena sudah beralih ke digital lebih banyak di medsos, ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk diketahui, sebelumnya Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa momentum Pemilu 2024 ini belum berdampak signifikan bagi masyarakat. Khususnya bagi usaha konveksi. Dia mengacu pada temuan ada perusahaan konveksi yang masih belum menerima pesanan baju partai untuk kepentingan Pemilu 2024.
Saya cek ke perusahaan konfeksi baju partai kampanye kayaknya juga enggak dibuat di sini," kata Teten di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023) lalu.
Baca Juga: Besok, PDI-Perjuangan Akan Usung Risma Jadi Kandidat Cagub Jatim
Pihaknya menduga minimnya orderan APK tersebut lantaran impor barang peraga. Dia mengklaim sudah memeriksa produsen peraga kampanye misalnya spanduk, kaos dan bendera tidak menerima pesanan.
Bisa jadi mungkin (impor), saya cek ke produsen yang biasa, 2-3 tahun lalu produksi alat peraga kampanye, seperti bendera, spanduk, kaos, enggak ada yang bikin di dalam negeri," ucap Teten.
Editor : Pahlevi
