Optika.id - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti isu pangan yang diusung dan dijadikan fokus oleh ketiga pasangan calon calon presiden dan wakil presiden (paslon capres cawapres) yang mengikuti Pilpres 2024.
Menanggapi hal tersebut, peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Dini Rahmiati berharap agar tiap paslon menyelesaikan masalah klasik di bidang pangan terlebih dahulu yakni berupa regenerasi petani dan penyusutan jumlah lahan pertanian itu sendiri.
Baca Juga: Lamongan Progresif, Kebutuhan Pangan Terus Naik
"Ini masalah krusial bagi pemimpin nasional. Petani sebagai aktor utama dalam produktivitas mencapai hasil pertanian saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan," ujar Dini di Jakarta, Kamis (21/12/2023).
Mengingat rasio ketergantungan penduduk Indonesia terhadap beras mencapai 97%, dan sebagian besar penduduk menggunakan 60% pendapatan mereka untuk membeli kebutuhan pangan ini. Alhasil, dari jumlah tersebut, yang digunakan untuk konsumsi beras masih dominan sekitar 20% saja.
Hal tersebut tak pelak menuntut agar harga beras selalu stabil lantaran lonjakan harga serta pasokan beras yang tak bisa terpenuhi pun dapat mendorong instabilitas ekonomi serta produktivitas sektor industri yang diketahui masih banyak menggunakan harga pangan sebagai dasar penghitungan upah. Sehingga, hal tersebut tentu secara tak langsung berimbas pada gejolak politik serta instabilitas nasional itu sendiri.
Pasalnya, kata Dini, beras masih menjadi komoditas utama yang sangat penting serta dipengaruhi oleh kebutuhan bangsa. Maka dari itu, pemenuhan beras untuk konsumsi masyarakat seharusnya menjadi target pemerintah dalam mempertahankan dukungan masyarakat.
Baca Juga: Lagi-Lagi El Nino Disalahkan Biang Kerok Harga Pangan Mahal
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa masyarakat sudah tidak berminat lagi menjadi petani. Tak heran, saat ini rata-rata usia petani berada di atas 50 tahun dan tidak ada regenerasi lagi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk diketahui, kebijakan sektor pangan dan pertanian khususnya beras sejak masa Orde Baru mengalami perubahan yang signifikan sesuai dengan rezim kepemimpinan politik nasional itu sendiri.
Hal tersebut terlihat dari berbagai kebijakan dan program prioritas nasional sesuai dengan masa jabatan dari presiden terpilih. Alhasil, arah pembangunan sektor pertanian serta pangan menjadi tidak ajeg serta tidak berkesinambungan.
Baca Juga: Pengamat Ekonomi Sebut Pemerintah Gagal Mengelola Harga Pangan
"Akibatnya, penataan sektor pertanian tidak mengalami kemajuan dan masih mewarisi masalah-masalah tata kelola pangan dan pertanian semakin memburuk," ungkap Dini.
Terkait dengan komitmen dan kebijakan capres-cawapres pada Pemilu 2024 dalam mencapai kemandirian pangan atau kedaulatan pangan, BRIN menyarankan hal itu harus diikuti dengan berbagai kebijakan yang tidak hanya sekadar terkait dengan ketersediaan dengan pendekatan produksi.
"Produktivitas hanya dapat meningkat jika masalah klasik pangan di Indonesia mampu ditangani secara baik, yaitu masalah regenerasi petani dan penyusutan jumlah lahan pertanian," pungkas periset politik itu.
Editor : Pahlevi
