Tim Hukum Amin Antisipasi Kecurangan Pemilu Lewat Pelatihan Calon Saksi

author Eka Ratna Sari

- Pewarta

Selasa, 26 Des 2023 14:00 WIB

Tim Hukum Amin Antisipasi Kecurangan Pemilu Lewat Pelatihan Calon Saksi

Optika.id - Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) telah mendeteksi dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024. Ketua Tim Hukum Nasional Daerah DKI Jakarta, Aziz Yanuar menyampaikan hal tersebut, di sela-sela acara Training of Trainer calon saksi TPS se-DKI Jakarta, di Yayasan Darul Musthofa Al Madinatul Munawwaroh, Jalan Muara Dalam, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (26/12/2023).

“Ada beberapa yang memang sudah kita antisipasi. Antara lain kampanye yang ada money politic-nya, kemudian juga melibatkan anak-anak, dan ada juga kampanye di tempat yang dilarang,” kata Aziz.

Baca Juga: Perolehan Real Count Pilpres Versi Jatim, Prabowo Unggul dengan 14 Juta Suara

Dia menjelaskan, pihaknya telah menemukan dugaan kampanye di tempat ibadah yang sudah dilarang Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan putusan perkara Nomor 65/PUU-XXI/2023, atas uji materiil Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 tentang Pemilu.

Baca Juga: Ahmad Dhani Terancam Lolos ke DPR RI dari Dapil Neraka Surabaya-Sidoarjo

“Tidak memenuhi ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan tempat ibadah. Sudah kita laporkan, dan ada kampanye yang menyerang pribadi, ada pidana pemilunya juga. Dan itu sudah kita temukan dan laporkan ke Bawaslu,” paparnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, dia juga memastikan acara Training of Trainer untuk calon saksi yang berjumlah sekitar 500 orang, dan terdiri dari banyak kelompok masyarakat adalah untuk memperkuat kerja hukum dalam proses Pemilu 2024.

Baca Juga: PKB Raih Dua Kursi di Sidoarjo, Ungguli PDI Perjuangan di Jatim

“Maka dari itu di sini untuk kita memproses itu butuh sumber daya, kita butuh administrasi yang kuat, tersusun dengan rapih, supaya kejadian 2019 tidak terulang,” ujarnya. “Jangan sampai punya bukti banyak tapi bukti-buktinya tidak valid, bukti-buktinya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kita harus antisipasi,” sambungnya.

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU