Setelah Unair, Kini Giliran Sivitas Akademika UB yang Kritik Pemerintahan Jokowi

author Dani

- Pewarta

Selasa, 06 Feb 2024 14:53 WIB

Setelah Unair, Kini Giliran Sivitas Akademika UB yang Kritik Pemerintahan Jokowi

Malang (optika.id) - Setelah kemarin Unair menginisiasi seruan moral untuk mengkritik pemerintahan Jokowi, kini giliran sivitas Akademika Universitas Brawijaya (UB) yang kritik keras era pemerintahan Presiden Jokowi. Akademisi UB, mulai dari dewan professor dan guru besar, dosen akademisi dan para mahasiswa ini menyoroti terancamnya demokrasi di Indonesia. 

Pembacaan pernyataan sikap dilaksanakan di depan lobi Gedung Rektorat UB. Sebelumnya para akademisi yang terdiri dari dewan profesor, dosen akademisi hingga perwakilan mahasiswa menggelar ini di lantai 7 Gedung Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). 

Baca Juga: Daftar Masuk Jurusan Ini di Uiversitas Brawijaya Harus Good Looking, Ini Alasannya

Pernyataan sikap sivitas akademi UB mengenai penegakan hukum dan etika demokrasi di Indonesia dibacakan Prof Sukir Maryanto sebagai Sekretaris Dewan Profesor Universitas Brawijaya (UB). Seruan yang dibacakan ini menyatakan Indonesia adalah negara hukum dan negara yang mengandalkan pancasila sebagai bentuk demokrasi. 

"Negara hukum yang tercantuk dalam UUD NKRI tahun 1945 adalah negara yang memberikan perlindungan hak bagi yang benar, dan memberikan hukuman bagi yang melawan hukum," kata Prof Sukir saat membacakan pernyataan di depan Lobi Universitas Brawijaya, Selasa, (6/2/2024). 

Baca Juga: Mahasiswa UB Diamankan Densus 88 Diduga Simpatisan ISIS

Selain itu, Prof Sukir juga menyatakan penegakan hukum yang lemah, menandakan lemahnya etika, tata kelola dan kepemimpinan. Aktualisasi Dmeokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menempatkan sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat atau dengan persetujuan rakyat. 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

"Melihat dinamika kondisi politik menjelang pemilu tahun 2024, semakin panas dan mengarah pada ancaman keharmonisan bangsa, serta mencermati praktik penegakan yang ada saat ini, maka hari ini, Selasa, 6 Februari 2024, merupakan momentum yang tepat untuk melakukan koreksi total dalam rangka kembali mewujudkan semangat reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menegakkan hukum tanpa memandang bulu, menegakkan etika berpolitik dan demokrasi serta meneguhkan moralitas yang mendasari demokrasi berkeadilan," katanya. 

Baca Juga: Universitas Brawijaya Resmi Berubah Status Jadi PTN Badan Hukum

Guru besar prodi mitigasi bencana ini juga menjelaskan, perguruan tinggi kampus sebagai sumber mata air kebenaran mengimbau, agar dmeokrasi dan nilai luhur pancasila tetap menjadi landasan politik berbangsa dan negara. Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi berkomitmen menjunjung tinggi nilai perjuangan, persatuan dan etika luhur, meminta semua pihak untuk menjaga pesta demokrasi berkeadilan, berbudaya dan menjunjung nilai Brawijaya dan Pancasila. 

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sivitas Akademika Universitas Brawijaya menyatakan sikap menghimbau pemerintah dan Aparat Penegak Hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat, dan bebas dari kepentingan politik praktis," pungkasnya. 

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU