Surabaya (optika.id) - Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024 masih menyisakan polemik. Banyak fakta-fakta tentang dugaan perilaku kotor yang menjadi pintu masuk kecurangan yang sudah dipublikasi. Namun, KPU RI menganggap sepele dan hanya meminta maaf, tanpa ada upaya untuk melakukan perbaikan.
Hal inilah yang dianggap oleh sebagian masyarakat pejuang demokrasi sebagai penodaan terhadap nilai-nilai demokrasi.
Baca Juga: Khofifah Effect di Pilpres 2024 Akan Berlanjut pada Pilkada se-Jatim
Beberapa aktivis pro-demokrasi yang menamakan dirinya Arek Jawa Timur Menggugat melakukan diskusi penyelamatan demokrasi dan perlawanan terhadap perilaku kotor pemilu yang menyebabkan kecurangan. Acara digelar di sebuah cafe di tengah kota Surabaya, Rabu (21/2/2024) malam. Mereka yang hadir rata-rata adalah para aktivis 98 yang merasa gelisah dengan praktik gelap demokrasi yang mereka pernah perjuangkan. Teguh, salah seorang aktivis berharap ada gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat sipil.
Sudah saatnya masyarakat sipil yang mencintai demokrasi sebagai jalan politik untuk memilih pemimpin melakukan gerakan perlawanan. Kalau tidak, kita akan mengalami masa masa gelap demokrasi, ujar Teguh, seperti dikutip dari detikJatim.
Baca Juga: Ini Prediksi Pakar Soal Putusan MK pada Sengketa Hasil Pilpres 2024
Hal yang sama dikatakan oleh Wawan Leak, yang juga membacakan isi pernyataan sikap, bahwa harus ada gerakan perlawanan untuk menyelamatkan demokrasi dan melawan kecurangan ini. Yakni, dengan memperbaiki kelembagaan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Saya mengajak kepada masyarakat sipil yang cinta NKRI untuk bersama-sama berjuang dan menyelamatkan demokrasi. Caranya, lakukan strukturalisasi KPU, ganti semua orang orangnya, karena terbukti tidak berintegritas, tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Qomar salah seorang aktivis pro-demokrasi dari Jombang menegaskan, bahwa persoalan kecurangan pemilu ini harus dikembalikan kepada urusan politik para parpol yang ada di Senayan. Dia mendukung dan mendorong upaya DPR RI melakukan hak angket.
Baca Juga: Yusril Buktikan Sengketa Pilpres AMIN Hanya Asumsi, Bukan Bukti
Langkah hak angket adalah langkah tepat untuk menyelsaikan kebuntuan proses pemilu curang, sehingga saya mendorong agar segera dilakukan hak angket DPR, kata Qomar.
Dalam pernyataan sikapnya, Arek Jawa Timur menggugat menegaskan, menolak pemilu curang, mendorong hak angket DPR, rekonstruksi ulang penyelenggara pemilu dan tangkap pengkhianat konstitusi serta institusi negara.
Editor : Pahlevi
