Jakarta (optika.id) - Kepala Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko pernah mencoba mengambil alih Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, upaya itu akhirnya dianggap sebagai gimik politik yang tidak berdampak. Hal ini terlihat dari perkembangan politik terkini.
Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, mengatakan bahwa kudeta Moeldoko terhadap AHY di Partai Demokrat adalah masalah hukum yang serius. Pasalnya, Moeldoko menggunakan cara-cara hukum untuk melancarkan kudetanya. Jika kudeta itu berhasil, AHY bisa kehilangan karier politiknya dan tidak masuk kabinet.
Baca Juga: AHY Sebut Presiden Jokowi Tak Pernah Tawarkan Kaesang ke Demokrat
Upaya merebut jabatan Ketua Umum Partai Demokrat dari tangan AHY itu merupakan tindakan serius. Moeldoko butuh energi dan nyali yang besar untuk bisa melaksanakannya. Namun perlu diperiksa ulang, seberapa besar peluang Moeldoko untuk bisa merebut Partai Demokrat, ujar Wildan, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/2/2024).
Wildan menilai bahwa langkah Moeldoko untuk menjadi Ketum Partai Demokrat adalah eksperimen politik. Secara teknis, peluang Moeldoko untuk jadi Ketum Demokrat sangat kecil. Sebab, Demokrat dikendalikan oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelum ia menyerahkan kepemimpinan partai kepada AHY.
Dengan kondisi seperti itu, aksi Moeldoko beberapa waktu lalu itu sebatas drama yang kemudian jadi bahan berita. Efeknya bagus bagi Partai Demokrat, kata Wildan.
Baca Juga: Berikut Nama-nama yang Akan Diusung Demokrat di Pilkada Serentak 2024!
Wildan menambahkan bahwa nama Demokrat menjadi sorotan hingga isu nasional. Moeldoko sebagai Kepala KSP juga tidak mendapat teguran dari Presiden Jokowi. Padahal, Moeldoko adalah salah satu pembantu Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kontroversi atau polemik yang muncul seolah memberi panggung bagi AHY untuk unjuk aksi membangun solidaritas partai, kata Wildan.
Sekarang, kata dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, situasi politik sudah berubah total. Demokrat bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jokowi juga memasukkan AHY ke dalam kabinetnya di akhir masa jabatannya. Eksperimen politik yang dilakukan Moeldoko akhirnya dilihat sebagai gimik politik. Hal ini terbukti dari pertemuan Moeldoko dan AHY yang terlihat akrab.
Baca Juga: Menteri ATR/BPN AHY Ungkap Sertifikat Tanah Digital Lebih Sulit Terkena Mafia
"Apalagi, kata Wildan, selama masa-masa kudeta Demokrat dulu, Moeldoko dan AHY tidak pernah bertemu muka secara langsung. Keduanya hanya saling adu pantun yang kemudian menjadi komoditas berita.
Aroma kontroversi antara kedua nama ini memang ada. Tapi tetap dirancang agar tidak emosional. Mungkin begitulah tradisi politikus Indonesia, harus ada drama-dramanya, pungkas Wildan.
Editor : Pahlevi
