Jakarta (optika.id) - Dugaan kecurangan dan politik uang yang dilakukan kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran, tampaknya bukan isapan jempol belaka. Bahkan mereka masuk ke lingkungan pesantren dengan memberikan uang dengan jumlah cukup besar kepada setiap santri, mencapai Rp1 juta.
Hal itu berdasarkan temuan Omong-Omong Media Institute atau OM Institute. OM Institute melakukan riset dengan menurunkan tim ke lapangan untuk memantau pelaksanaan Pemilu 2024 sejak seminggu sebelum pencoblosan hingga 1 hari setelah pemilihan.
Baca Juga: Presiden Prabowo akan Hadiri Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang
Pemantauan dilakukan di enam enam provinsi, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.
Dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Pendiri OM Institute Okky Madasari menjelaskan otoritas pesantren mengarahkan santri dalam memilih sebenarnya bukan hal baru. Namun, pada Pemilu 2024 ini disertai dengan politik uang.
Jadi, ini memang fakta saja. Bahwa hal seperti itu juga dilakukan caleg dari partai lain partai atau hampir semua partai juga melakukan money politic. Tapi dalam hal pesantren-pesantren, kita betul-betul menemukan bahwa paslon 02 itu memberikan uang sebesar Rp1 juta kepada setiap orang untuk memilih, tandasnya.
Kalau sebuah pesantren memiliki 500 santri yang memilih, artinya dibutuhkan dana sebesar Rp500 juta hanya untuk satu pesantren. Belum lagi untuk para pimpinan pesantren tersebut. Pimpinannya beda lagi dong, lebih besar lagi, ujar Okky, novelis yang juga sosiolog ini.
Baca Juga: Kado Awal Tahun: UMP Naik 6,5 Persen, Kesejahteraan Guru Meningkat Signifikan di 2025
Dalam pantauan di lapangan, mereka juga menemukan otoritas lingkungan seperti kepala desa/lurah, RT/RW juga mengarahkan masyarakat untuk memilih Prabowo-Gibran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mulai dari cara persuasi hingga ancaman verbal, dan menakut-nakuti masyarakat bahwa program bantuan sosial tidak ada lagi kalau calon yang ditengarai didukung Presiden Jokowi tidak menang.
Jadi otoritas (lingkungan) ini pun juga bekerja membagikan bansos mengatasnamakan bahwa ini dari Pak Jokowi, ini dari pemerintah. Lalu ada juga case di mana mereka membagikan berbagai bingkisan atau uang, tandasnya.
Baca Juga: Rezim Gemoy Tapi Duit Cupet
Dia menyayangkan adanya pengarahan dan masifnya politik uang pada Pemilu 2024 ini. Karena itu merupakan kecurangan.
Selain merusak demokrasi, juga akan menggerogoti anggaran negara karena pihak pemenang akan berupaya mengembalikan dana politik yang keluar tersebut.
Kita enggak bisa naif, pasti nanti berakibat pada demokrasi kita, pada birokrasi kita selanjutnya. Pemerintahan yang terpilih, mereka juga harus bekerja untuk mengembalikan itu. Jelas kan, ini sesuatu yang juga rasional saja, tandasnya.
Editor : Pahlevi
