Jakarta (optika.id) - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti melihat hasil Pemilu 2024 masih bisa diperdebatkan baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Hal itu dikarenakan masih adanya kejanggalan dari perolehan suara masing-masing Paslon.
Terlebih, secara kuantitatif hasil pemilu masih banyak menyimpan pertanyaan.
Baca Juga: Bivitri Susanti: Masyarakat Mulai Sadar, Pemilu 2024 Banyak Kecurangan
Saya sendiri merasa bahwa dalam banyak hal terutama untuk pemilu yang sekarang, madzhab kuantitatif sangat bisa diperdebatkan, kata Bivitri dikutip dari YouTube iNews dalam acara Rakyat Bersuara, Jumat, (5/4/2024).
Maka dari itu, perlu adanya pendekatan yang dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan data-data yang tidak bisa dibuktikan lewat kuantitatif.
Ia mencotohkan lewat hasil penghitungan suara yang cukup jauh jaraknya antara Paslon 01, 02, dan 03.
Menurutnya, hal itu tidak akan bisa dibuktkan lewan Sirekap ataupun penghitungan manual.
Baca Juga: Dokumenter Dirty Vote dan Politik Gentong Babi
Sebab, ada faktor-faktor dari sebelumnya yang mempengaruhi hasil tersebut. Sehingga, kecurangan-kecurangan yang terjadi saat Pemilu 2024 sejatinya sudah dilakukan sejak jauh sebelum pencoblosan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai, adanya gugatan PHPU di MK betujuan untuk mencari bukti-bukti kecurangan secara kualitatif. Jadi tidak hanya berdasarkan perolehan angka, tetapi langkah-langkah dan kebijkan penguasa yang sudah mengatur ritme jalannya pemilu.
Tidak akan bisa memecahkan masalah karena ada persoalan-persoalan yang memang sifatnya pelanggaran-pelanggaran hukum sebenarnya yang tengah berjalan untuk membuat orang memilih atau tidak memilih paslon tertentu oleh orang yang memegang kekuasaan dalam hal ini adalah presiden, ucapnya.
Baca Juga: Bivitri Susanti Jelaskan Kerangka Hukum Sistem Pemilu dan Perkuat Jejaring Masyarakat!
Terlebih, sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah pasti akan berpihak kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres sekaligus anaknya. Hal itulah yang diyakini Bivitri jika ada kejanggalan selama proses pemilu 2024.
Ia juga meminta kepada masyarakat untuk tidak melihat Pemilu hanya dari segi angka dan penghitungan suara. Menurutnya, Pemilu adalah sebuah proses untuk menentukan seorang pemimpin.
Jadi kita jangan lupa konsep nepotismenya ini. Dan saya kira kebanyak orang berpikir bahwa pemilu itu hanya soal angka, pemilu itu hanya soal hitung-hitungan pencoblosan, padahal pemilu itu proses, pungkasnya.
Editor : Pahlevi