Jakarta (optika.id) - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, di kantor DPP PKB, Rabu (24/4/2024), melebihi pernyataan dukungan secara lisan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Penjelasan itu disampaikan Jazilul menanggapi Partai NasDem yang telah memberikan pernyataan resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran pada Kamis (25/4/2024).
Baca Juga: Prabowo Minta Kader Tak Jumawa Usai Menang Pilpres 2024
"Itu kan pernyataan lisan, kami lebih dari pernyataan lisan. Pak Prabowo, Pak Muhaimin hadir di Kantor PKB itu lebih dari pernyataan lisan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (26/4/2024), dikutip dari Antara.
Jazilul dengan tegas menyatakan PKB tidak pernah membahas pembagian kursi menteri dengan Prabowo.
"Tidak ada, tidak ada pembahasan bagi-bagi kursi menteri, dan dari dulu PKB setiap koalisi juga tidak pernah membahas syarat dan bagi-bagi kursi, demikian juga Pak Prabowo ketika ke PKB enggak ada," tegasnya.
Menurut dia, penyusunan komposisi kursi menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang merupakan hak prerogatif presiden terpilih.
"PKB berpikir secara konstitusi saja, bahwa setelah Pak Prabowo dilantik memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menterinya, dan PKB akan menghormati hal itu untuk digunakan oleh Pak Prabowo sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Seperti yang disampaikan Pak Prabowo, bukan untuk partai, tapi untuk rakyat," bebernya.
Baca Juga: Mencuat Isu Hubungan Jokowi-Prabowo Retak, Ada Apa Sebenarnya?
Pertemuan Prabowo dengan pihak PKB, kata Jazilul, hanya untuk menyatukan pemikiran terkait kondisi bangsa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Jadi hanya menyamakan kira-kira tantangannya ini kita harus bersama-sama menghadapinya kondisi ekonomi yang berat, kondisi perubahan global yang berat," ucapnya.
Dia menegaskan, saat Prabowo dilantik sebagai Presiden RI nanti, penunjukan menteri yang menjadi hak prerogatifnya, akan menjadi lebih jelas.
Baca Juga: Makin Kuat, PBNU Desak PKB Tentang Peran Ulama di Partai
"Karena Prabowo kan presiden terpilih, ada proses, ada momentum, ada tahapan, ketika Pak Prabowo sudah dilantik, beliau menjadi presiden sekaligus kepala negara yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat pembantunya mungkin di situ akan lebih clear," kata dia.
Sebelumnya, PKB menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
"Saya rasa sudah tidak perlu dijawab, sudah cetho (jelas mendukung Prabowo-Gibran), kata Muhaimin saat memberikan keterangan pers di kantor DPP PKB, Kamis (25/4/2024) malam.
Editor : Pahlevi
