Jakarta (optika.id) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tegaskan dalam sistem presidensial tidak mengenal oposisi.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PDI-Perjuangan Said Abdullah merespons pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin (20/5/2024).
Baca Juga: Politisi PDIP Sebut Ahok Bisa Saingi Anies Jika Benar Diusung Pilkada Jakarta
“Pertama kami tidak mengenal oposisi karena kita adalah presidensial,” ucap Said Abdullah, dikutip dari KompasTV.
Selanjutnya, Said menegaskan tidak akan ada pembahasan mengenai oposisi atau koalisi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P yang akan diselenggarakan akhir pekan ini.
“Kedua Rakernas tidak dalam forum menentukan di dalam atau di luar pemerintahan,” ujar Said Abdullah.
Baca Juga: PDIP Buka Suara Soal Pilgub Jakarta: Kami Prioritas Dorong Kader Partai
Menurutnya, soal bagaimana sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Karena itu sudah disepakati sebagai hak prerogratif Ketua umum,” tegas dia.
Said menyampaikan Rakernas PDI-P yang diselenggarakan selama tiga hari di Jakarta akhir pekan ini akan lebih banyak membahas strategi memenangkan Pilkada 2024 dan arahan untuk kader partai soal isu ekonomi, sosial, dan pertahanan.
Baca Juga: Kerja Sama PDIP-PKB: Jakarta ke Anies, Jatim Usung Cagub
Sebab bagi PDI-P ketiga hal tersebut jauh lebih penting dibahas ketimbang soal apakah di dalam atau di luar pemerintahan.
“Tiga hari akan membahas apa, itu ideologi, pertahanan, itu yang lebih penting untuk dibahas Daripada berkutat soal di dalam atau di luar pemerintahan,” jelas Said.
Editor : Pahlevi
