Pembobolan Pusat Data Nasional Karena Keteledoran Pemerintah?

author Dani

- Pewarta

Senin, 01 Jul 2024 15:04 WIB

Pembobolan Pusat Data Nasional Karena Keteledoran Pemerintah?

Jakarta (optika.id) - Pusat Data Nasional Indonesia belakangan ini telah mengalami peretasan. Lalu, apakah itu memang sebuah peretasan atau keteledoran pemerintah. 

Kepala Badan SIber dan Sandi Negara, Hinsa Siburian, mengatakan pemerintah masih menyelidiki penyebab peretasan Pusat Data Nasional Sementara "Forensik masih berjalan dan kami membutuhkan waktu mengerjakan forensik ini," kata Hinsa usai rapat dnegan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, (27/6/2024). 

Baca Juga: Mata Indonesia Tercoreng Usai Data PDN Diretas!

Informasi awal, ini mengindikasikan keteledoran itu. Beberapa pejabat Kominfo juga ada indikasi dari pemenang vendor di Surabaya beserta potensi serangan sebelum pemerintah resmi mengumumkan. 

"Kita dapat info hari Jumat, 21 Juni. Imigrasi down tanggal 20, pemerintah belum mengakui dan baru mengakui setelah 3 hari di tanggal 24 Juni. Ini di hack dan meminta tebusan 8 Juta Dollar. Kemarin juga sempat Menkominfo bahwa di Singapura, sempat tidak fokus karena data PDN ini diserang," ujar Hussein Abri dalam podcast Bocor Alus Politik, TEMPO, Senin, (1/7/2024). 

Baca Juga: PDN Diretas, Indonesia Tak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar AS

Diantara rentang waktu itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan pengelolaan PDN merupakan tanggung jawab bersama. "Kami diberi mandat untuk mengelola PDN ini," ujar Budi, Rabu, (26/6/2024). 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

"Situasi sekarang, ada data publik yang dibuat riset oleh Universitas di Amerika terkait indeks keamanan siber. 20 negara ekonomi paling bagus dan Indonesia ada di dalam negara itu. Indonesia itu ada di rangking terbawah 2023, Indonesia ada di peringkat 20 dengan poin 3,4 buruk sekali. Jadi mereka memberi ada sekitar 4 indikator dan beberapa diantaranya seperti infrastruktur, sumber daya dan soal policy," timpal Edy, Jurnalis Tempo. 

Baca Juga: Menkominfo Tegaskan Tak Akan Bayar Peretasan PDN Senilai 131 Miliar

Dengan riset ini, pemerintah masih belum meningkatkan keamanan digital terlebih soal data. Menjelaskan kenapa ransomware itu terjadi. 

"Bagaimana atau apakah benar si peretas ini meminta tebusan, hari Selasa dari signature kalau suatu program di hack pasti para hacker mengirimkan pesan. Masuk, ini harus menggunakan project seperti google, jadi masuk khusus. Begitu masuk 80 detik karena dark web dan tertulis itu ada amount sekitar 8 juta US Dollar," pungkas Hussein Abri. 

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU