KPU Fokus Perkuat Jelang Pilkada, Tak Mau Komentar Putusan DKPP

author Dani

- Pewarta

Sabtu, 06 Jul 2024 09:13 WIB

KPU Fokus Perkuat Jelang Pilkada, Tak Mau Komentar Putusan DKPP

Jakarta (optika.id) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak ingin mengomentari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengenai pemberhentian Hasyim Asy'ari.

Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin kepada wartawan di Kantor KPU RI, Kamis (4/7/2024).

Baca Juga: KPU Ungkap Caleg Terpilih Boleh Maju Pilkada 2024

Menurut Afifuddin, dirinya dan komisioner lainnya memilih untuk fokus memperkuat konsolidasi internal agar KPU bisa langsung bekerja dengan maksimal menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

“Kami tidak akan mengomentari urusan DKPP, yang kedua kami ingin pastikan sebagaimana yang tadi kami sampaikan, organisasi KPU tetap berjalan sebagaimana biasa,” ucapnya, dikutip Kompas.com.

Ia menyebut KPU perlu melakukan penguatan internal karena masih harus menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang belum terselesaikan.

Pihaknya juga harus memastikan agar setiap tahapan pelaksana Pilkada Serentak 2024 tak terganggu dan dapat berjalan sesuai rencana.

Baca Juga: Bersama Firma Hukum, KPU Akui Siap Hadapi Sengketa Pileg 2024

“Kami ingin memastikan tidak ada persiapan apa pun yang terganggu dari sisi keorganisasian di KPU Republik Indonesia,” imbuhnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 akan berjalan sesuai dengan apa rencana dan tahapan yang sudah ada,” jelasnya.

Sehari sebeumnya, Rabu (3/7/2024), DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy'ari karena melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Baca Juga: Resmi, KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wakil Presiden 2024

Hasyim dianggap terbukti melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda berinisial CAT.

Dalam putusannya, DKPP juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Editor : Pahlevi

Tag :

BERITA TERBARU